Alasan Pemerintah Ganti Istilah PPKM Darurat Jadi Per Level

-

Jakarta

Pemerintah menjelaskan alasan mengganti istilah PPKM Darurat menjadi PPKM dengan level tertentu. Pergantian itu disebut mengikuti arahan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

“Terkait dengan level memang kita mengikuti apa yang diarahkan oleh WHO dan kita menggunakan dua level yaitu level transmisi dan kapasitas respons,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual, Rabu (21/7/2021).

Airlangga juga mengungkapkan, pergantian istilah itu merupakan permintaan dari para gubernur dan publik. Para gubernur, kata dia, mengusulkan agar istilah PPKM Darurat diubah.

“Istilah darurat itu memang kita harmonisasikan dengan level 1, 2, 3, 4 karena memang ini ada permintaan juga dalam ratas dengan para gubernur, di mana para gubernur juga mengusulkan bahwa istilahnya diubah. Demikian pula dari publik,” tuturnya.

Airlangga menjelaskan, ada 2 hal yang dijadikan acuan dalam menentukan level di PPKM. Dua hal tersebut yakni situasi transmisi dan kapasitas respons.

“Kita melihat dari segi level itu adalah level situasi 4 transmisi dan kapasitas respons ini belum memadai sehingga ini perlu diperbaiki. Kemudian kriterianya adalah kasus konfirmasi, di mana kasus konfirmasi positifnya level 4 per 100.000 penduduk itu di atas 150. Kemudian tingkat perawatan yang itu per 100.000 penduduk di atas 30. Kemudian juga untuk kita melihat kemampuan terbatas daripada testing positif. Kemudian mendorong kontak tracingnya dan juga terkait dengan BOR-nya,” papar Airlangga.

“Sehingga apabila salah satu dari kriteria tersebut yang kena maka itu kita masukkan dalam level 4. Level 4 ini di Kemenkes ada secara harian sehingga kita juga menjaga berdasarkan data mingguannya sehingga kita bisa menentukan jumlah-jumlah kotanya kemudian,” lanjutnya.

Airlangga mengatakan, kriteria level PPKM ini sudah diatur dalam Instruksi Mendagri. Hal itu agar daerah mendapatkan kejelasan di level mana wilayahnya masuk.

“Agar mendapatkan kejelasan antara kapan kita masuk dalam level 1, kapan level 2, dan kapan level 3, dan kapan level 4. Di dalam Inmendagri ini sudah kita bedakan antara level 4 dan level 3 dengan kriteria yang jelas dan diberikan jumlah target, karena ini penting untuk memonitor,” kata Airlangga.

(mae/fjp)

Share this article

Recent posts

Nadiem Tegaskan Akan Basmi Tiga Hal dalam Sistem Pendidikan Nasional

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menegaskan bahwa pihaknya akan membasmi tiga hal dalam sistem pendidikan nasional. Ketiganya yakni intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual.

Kebakaran di Toko Swalayan Cilandak Jaksel Padam, Tidak Ada Korban

Petugas dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta telah berhasil memadamkan kebakaran di toko swalayan Cahaya, Jl Cilandak KKO, Jakarta Selatan. Sebanyak 27 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi.

Banjir Bandang, Pemkab Tetapkan Darurat Bencana Minahasa Tenggara

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara (Sulut), menetapkan status darurat bencana. Hal ini menyusul kejadian banjir bandang yang melanda dua kecamatan di daerah itu. "Melihat dampak dari banjir bandang ini, kami dari Pemkab Minahasa Tenggara menetapkan status darurat bencana," kata Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap seperti dilansir Antara, Selasa (21/9/2021).

8 Remaja yang Hendak Tawuran di Bogor Diamankan Polisi, Sajam Disita

Dua kelompok remaja yang menamai diri 'Win Family' dan 'Enjoy Italy' hendak tawuran pada Sabtu (19/9) malam di Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Belum sempat beraksi, kedua kelompok tersebut dibekuk oleh Tim Jaguar Polres Metro Depok.

Bakamla RI Jelaskan Situasi Laut Natuna Utara Saat Ini

Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengungkap situasi Laut Natuna Utara saat ini. Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia mengatakan situasi terkendali dan para pelayan tak perlu khawatir dalam berkativitas.

Popular categories

Recent comments