Alasan Pemerintah Ganti Istilah PPKM Darurat Jadi Per Level

-

Jakarta

Pemerintah menjelaskan alasan mengganti istilah PPKM Darurat menjadi PPKM dengan level tertentu. Pergantian itu disebut mengikuti arahan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

“Terkait dengan level memang kita mengikuti apa yang diarahkan oleh WHO dan kita menggunakan dua level yaitu level transmisi dan kapasitas respons,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual, Rabu (21/7/2021).

Airlangga juga mengungkapkan, pergantian istilah itu merupakan permintaan dari para gubernur dan publik. Para gubernur, kata dia, mengusulkan agar istilah PPKM Darurat diubah.

“Istilah darurat itu memang kita harmonisasikan dengan level 1, 2, 3, 4 karena memang ini ada permintaan juga dalam ratas dengan para gubernur, di mana para gubernur juga mengusulkan bahwa istilahnya diubah. Demikian pula dari publik,” tuturnya.

Airlangga menjelaskan, ada 2 hal yang dijadikan acuan dalam menentukan level di PPKM. Dua hal tersebut yakni situasi transmisi dan kapasitas respons.

“Kita melihat dari segi level itu adalah level situasi 4 transmisi dan kapasitas respons ini belum memadai sehingga ini perlu diperbaiki. Kemudian kriterianya adalah kasus konfirmasi, di mana kasus konfirmasi positifnya level 4 per 100.000 penduduk itu di atas 150. Kemudian tingkat perawatan yang itu per 100.000 penduduk di atas 30. Kemudian juga untuk kita melihat kemampuan terbatas daripada testing positif. Kemudian mendorong kontak tracingnya dan juga terkait dengan BOR-nya,” papar Airlangga.

“Sehingga apabila salah satu dari kriteria tersebut yang kena maka itu kita masukkan dalam level 4. Level 4 ini di Kemenkes ada secara harian sehingga kita juga menjaga berdasarkan data mingguannya sehingga kita bisa menentukan jumlah-jumlah kotanya kemudian,” lanjutnya.

Airlangga mengatakan, kriteria level PPKM ini sudah diatur dalam Instruksi Mendagri. Hal itu agar daerah mendapatkan kejelasan di level mana wilayahnya masuk.

“Agar mendapatkan kejelasan antara kapan kita masuk dalam level 1, kapan level 2, dan kapan level 3, dan kapan level 4. Di dalam Inmendagri ini sudah kita bedakan antara level 4 dan level 3 dengan kriteria yang jelas dan diberikan jumlah target, karena ini penting untuk memonitor,” kata Airlangga.

(mae/fjp)

Share this article

Recent posts

Pesta Ultah Seleb TikTok Juyyputri Berujung Denda Belasan Juta

Pesta ulang tahun (ultah) seleb TikTok Juyyputri saat PPKM berbuntut panjang. Juyyputri dan sejumlah pihak terkait harus bertanggungjawab dengan membayar denda hingga belasan juta. Acara pesta ulang tahun ke-18 Juyyputri itu digelar pada Rabu (21/7) di sebuah hotel di Kota Bekasi. Saat itu, PPKM Darurat di Jawa dan Bali masih diterapkan.

Dukung Jabar Provinsi Digital, bank bjb Akselerasi Penerapan ETPD

bank bjb turut mengakselerasi terwujudnya Jabar Digital Province atau Jawa Barat Provinsi Digital melalui penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).Dalam hal ini, bank bjb tengah berkolaborasi dengan berbagai stakeholder yang tergabung dalam Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Jabar. Upaya ini dilakukan untuk menetapkan arah kebijakan implementasi ETPD dan memastikan percepatan serta perluasan digitalisasi…

Gelar Pesta Ultah Saat PPKM, Seleb TikTok Juyy Putri Minta Maaf

Seleb TikTok Juyy Putri dihujani kritik karena menggelar pesta ulang tahun di masa PPKM darurat. Juyy Putri kemudian meminta maaf setelah video pesta ulang tahunnya viral di media sosial. "Assalamualaikum Wr. Wb. Jadi di video kali ini aku mau minta maaf kepada semuanya atas kecerobohan dan kelalaian aku mengadakan acara ulang tahun di saat PPKM…

Video Saat Mustang GT500 Terbakar di Pondok Indah

Mobil sport Mustang V8 terbakar di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan, sore tadi. Api melahap hangus bodi mobil tersebut. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 17.00 WIB. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik.

PPKM Level 4 Berlaku Besok, Kapasitas Angkutan Umum-Taksi Online 50%

Penerapan PPKM level 4 berlaku mulai besok hingga 2 Agustus 2021. Angkutan umum hingga taksi online boleh beroperasi selama PPKM level 4, dengan kapasitas 50 persen. "Transportasi umum, kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online, dan kendaraan sewa/rental diberlakukan pengaturan kapasitas maksimum 50 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat," kata Menko Kemaritiman dan…

Popular categories

Recent comments