MA Loloskan Grab dari Denda Rp 30 M karena Tak Terbukti Monopoli

-

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melawan Grab. Alhasil, Grab lolos dari denda Rp 30 miliar lantaran tidak terbukti monopoli.

Kasus bermula saat KPPU telah memutuskan PT Solusi Indonesia bersama–kemudian menjadi PT Grab Indonesia– dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) terbukti melanggar Pasal 14 dan 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 pada 2 Juli 2019. Hal itu terkait dalam jasa angkutan sewa khusus yang berkaitan dengan penyediaan aplikasi piranti lunak Grab App yang diselenggarakan di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), Makassar, Medan, dan Surabaya.

Pasal 14 dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat’.

Selanjutnya Pasal 19 menyatakan:
Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa. Lalu pada huruf d, melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

KPPU kemudian menjatuhkan denda kepada Grab Rp 30 miliar. Sementara, TPI didenda dengan jumlah Rp 19 juta. Grab keberatan dan mengajukan banding ke PN Jaksel. Hasilnya, PN Jaksel mengabulkan dan membatalkan keputusan KPPU.

PN Jaksel penyatakan Grab dan TPI tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menyatakan Grab dan TPI tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 19 Huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Giliran KPPU tidak terima dan mengajukan kasasi. Apa kata MA?

“Tolak kasasi,” demikain lansir panitera MA dalam websitenya, Senin (5/4/2021).

Duduk sebagai ketua majelis Zahrul Rabain dengan anggota Ibrahim dan Dwi Sugiarto. Adapun panitera pengganti yaitu Selviana Purba. (asp/rdp)

Share this article

Recent posts

Memilih2x Server Anda guna Data Haoyi

Keterangan Haoyi: The Game adalah game molek poker yang dikembangkan dan diterbitkan sambil Data East Publishing. Dikembangkan di Taiwan, Data East ialah...

COVID di Riau Melonjak, Ruang ICU-Isolasi Terisi Hampir 60%

Kasus COVID-19 di Riau masih belum terkendali sejak terjadi peningkatan satu bulan terakhir. Akibatnya, muncul lima klaster baru penyebaran COVID-19 di Bumi Lancang Kuning. Kepala Dinas Kesehatan Riau, Mimi Yuliani Nazir, mengatakan sampai hari ini tercatat ada 46.617 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Tak hanya itu, kasus meninggal juga meningkat menjadi 1.155 orang.

Saluran Penarikan Dan Parsel Menang Di Scorching Lotto

Jarang sangat ada kombinasi kemajuan yang hanya terdiri dari digit sedikit atau genap. Orang-orang melakukan lotre karena berbagai faktor. Dan akhirnya, tetap...

Mainkan Powerball Untuk Penghasilan Dan Amati Kemajuankronologi, pertambahan, pertumbuhan, perubahan, perurutan, urut-urutan, Jackpot Anda!

Barulah pada akhirnya tahun 1960-an Data HK yang diterima terjadi lagi di Amerika Serikat. Itu sebabnya, paling efektif menuntut tanggal yang ditentukan...

Trik Data HK – Tingkatkan Kemungkinan Saudara Memenangkan Data HK

Target yang dibangun dengan baik menghasilkan Anda terus pelik dan menarik Kamu ke permainan dengan menang. Jika Saudara ingin memiliki probabilitas menang...

Popular categories

Recent comments