MAKI: SP3 Kasus BLBI Ternyata Bukan April Mop, Kami Akan Gugat KPK

-

Jakarta – Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) bakal melawan KPK terkait surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi terkait surat keterangan lunas bantuan likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Sjamsul Nursalim. Perlawanan dilakukan lewat gugatan praperadilan.

“MAKI akan gugat praperadilan melawan KPK untuk membatalkan SP3 perkara dugaan korupsi BLBI tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Sjamsul Nursalim,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman, kepada wartawan, Jumat (2/4/2021).

KPK untuk pertama kalinya menerbitkan SP3 kasus BLBI atas tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Sjamsul Nursalim pada Kamis (1/4). Keduanya pun kini tak lagi menjadi tersangka KPK.

MAKI berencana mengajukan gugatan praperadilan untuk membatalkan SP3 tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Boyamin menyebut gugatan ini akan diajukan paling lambat akhir April 2021.

“Tadinya kami berharap SP3 ini adalah bentuk April Mop atau prank dari KPK, namun ternyata April beneran karena SP3 benar-benar terbit dan diumumkan secara resmi oleh KPK,” ucapnya.

Boyamin membeberkan alasan menggugat KPK. Alasan pertama, yakni KPK mendalilkan SP3 dengan alasan dengan lepasnya Syafrudin Arsyad Temenggung menjadikan perkara korupsi BLBI BDNI menjadikan kehilangan penyelenggara negara.

“Hal ini sungguh sangat tidak benar karena dalam surat dakwaan atas Syafrudin Arsyad Temenggung dengan jelas didakwa bersama-sama dengan Dorojatun Koentjoro-Jakti sehingga meskipun SAT telah bebas namun masih terdapat penyelenggara negara yaitu Dorojatun Koentjoro-Jakti. Sangat memprihatinkan KPK telah lupa ingatan atas surat dakwaan yang telah dibuat dan diajukan ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada tahun 2018,” ujarnya.

Alasan kedua adalah putusan lepas Syafrudin Arsyad Temenggung tidak bisa dijadikan dasar SP3. MAKI menilai Indonesia menganut sistem hukum pidana kontinental warisan Belanda, yaitu tidak berlakunya sistem Jurisprodensi. Dia menyebut hal itu menyebabkan putusan atas seseorang tidak serta merta berlaku bagi orang lain.

“(Alasan) ketiga, MAKI pada tahun 2008 pernah memenangkan praperadilan atas SP3 melawan Jaksa Agung atas perkara yang sama dugaan korupsi BLBI BDNI, dimana dalam putusan praperadilan tahun 2008 tersebut berbunyi Pengembalian Kerugian Negara tidak menghapus pidana korupsi. Pertimbangan Hakim Praperadilan 2008 tersebut akan dijadikan dasar praperadilan yang akan diajukan MAKI,” katanya.

Boyamin menyebut KPK harusnya tetap mengajukan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Sjamsul Nursalim ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan sintem in absentia (sidang tanpa hadirnya terdakwa). Selama ini, katanya, Sjamsul Nursalim dan Itjih Sjamsul Nursalim, merupakan buron KPK.

“MAKI merasa keadilan masyarakat tercederai dikarenakan SP3 diberikan kepada orang yang kabur dan buron,” ujarnya.

Share this article

Recent posts

Gempa M 4,3 Terjadi di Jayapura Papua

Gempa bumi terjadi di Jayapura, Papua. Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut berkekuatan magnitudo 4,3. Gempa tersebut terjadi pada Senin (27/9/2021) pukul 00.01 WIB. Gempa tersebut berada di kedalaman 2 km.

Bupati Tapteng Bangun Kembali 2 Rumah Warga Manduamas yang Terbakar

Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Bakhtiar Ahmad Sibarani mendapat laporan 2 unit rumah warganya terkena musibah kebakaran. Bakhtiar pun segera melakukan tindakan cepat untuk membantu dan membangun kembali dua rumah warganya yang mengalami kebakaran di Desa Manduamas Lama, Kecamatan Manduamas, Tapteng.

Azis Syamsuddin Bungkam Setelah Ditahan KPK

KPK resmi menetapkan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin sebagai tersangka dalam kasus suap penanganan perkara dana alokasi khusus (DAK) di Lampung Tengah. Azis bungkam setelah ditahan oleh KPK. Pantauan detikcom pada pukul 01.03 WIB, Sabtu (25/9/2021), Azis keluar dari gedung KPK, Jakarta Selatan, tanpa memberikan sepatah kata pun. Dengan tangan terborgol dan berompi tahanan…

Puan Wanti-wanti Pemerintah soal Lonjakan Corona di Libur Akhir Tahun

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengingatkan pemerintah terkait potensi terjadinya kembali lonjakan Corona (COVID-19) saat libur akhir tahun. Puan meminta agar pemerintah mempercepat vaksinasi COVID-19 khususnya di wilayah dengan mobilitas tertinggi.

Nadiem Tegaskan Akan Basmi Tiga Hal dalam Sistem Pendidikan Nasional

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menegaskan bahwa pihaknya akan membasmi tiga hal dalam sistem pendidikan nasional. Ketiganya yakni intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual.

Popular categories

Recent comments