Ketua MPR Dorong MA Percepat Penggunaan Teknologi dalam Peradilan

-

Jakarta

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong Mahkamah Agung mempercepat transformasi pelayanan publik peradilan dari konvensional ke digital. Penerapan e-Court yang sudah diterapkan MA sejak tahun 2019, menurut Bamsoet harus ditingkatkan dengan penerapan e-Litigation (persidangan elektronik).

Bamsoet mengatakan berlandaskan payung hukum Peraturan MA Nomor 1/2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, MA sudah mulai menerapkan e-Litigation secara terbatas pada perkara perdata, agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara.

“Ke depannya, penerapan e-Litigation harus diperluas ke perkara pidana, bahkan tak hanya di tingkat pertama melainkan hingga ke tingkat banding, kasasi, hingga peninjauan kembali,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (17/2/2021).

Hal tersebut disampaikan Bamsoet usai menghadiri secara virtual Sidang Istimewa MA, mendengarkan Laporan Tahunan MA 2020, dari Ruang Kerjanya di Jakarta, Rabu (17/2). Turut hadir secara virtual antara lain Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, sesuai amanah Presiden Joko Widodo dalam Sidang Istimewa MA, akselerasi penggunaan teknologi bukanlah tujuan akhir. Percepatan tersebut merupakan pintu masuk untuk transformasi yang lebih luas dan lebih besar dalam penyelenggaraan peradilan, dan untuk mempercepat terwujudnya peradilan modern.

“Melalui e-Court dan e-Litigation, para pihak yang berperkara tak perlu bertatap muka. Meminimalisir terjadinya potensi korupsi di dunia peradilan. Serta mewujudkan sistem peradilan yang murah, cepat, dan sederhana kepada masyarakat,” tutur Bamsoet.

“Karena dari mulai pendaftaran perkara, pembayaran panjar uang perkara, sampai pemanggilan dan proses persidangan, dilakukan secara elektronik,” tambahnya.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini juga mengapresiasi kinerja MA selama tahun 2020 yang berhasil memutus 20.562 perkara dari total 20.761 perkara yang masuk. Ketepatan waktu putusan perkara juga sangat baik, MA berhasil memutus 19.874 perkara di bawah 3 bulan.

“Dengan semakin memasifkan penerapan e-Court dan e-Litigation, tidak menutup kemungkinan kinerja MA ke depannya akan semakin meningkat. Putusan bisa diambil dalam jangka waktu relatif lebih singkat, dibanding dengan penerapan peradilan konvensional. Dengan demikian masyarakat sebagai pencari keadilan bisa semakin terlayani dengan baik,” pungkas Bamsoet.

(prf/ega)

Share this article

Recent posts

Terlalu! Kepsek di Bima NTB Diduga Cabuli 20 Siswi SD

Seorang kepala sekolah (kepsek) di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), berinisial HS dilaporkan ke polisi. HS diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 20 orang siswi sekolah dasar (SD). Kasus ini pun saat ini tengah ditangani oleh Unit PPA Polres Kota Bima.

Megawati Dapat Profesor Kehormatan, Jokowi Puji Perjuangkan Wong Cilik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan selamat atas pengukuhan gelar profesor Megawati Soekarnoputri. Jokowi memuji Megawati sebagai sosok yang memperjuangkan wong cilik. "Pertama-tama saya menyampaikan selamat kepada Ibu Megawati Soekarnoputri atas pengukuhan sebagai profesor kehormatan ilmu pertahanan untuk bidang kepemimpinan strategis Universitas Pertahanan Republik Indonesia," kata Jokowi saat memberikan pidato pengukuhan gelar profesor kehormatan Megawati lewat…

Komisi VIII Ungkap Sulitnya Berangkatkan Haji: Tak Seperti Serang ke Jakarta

Pemerintah secara resmi telah mengumumkan bahwa Indonesia tidak akan memberangkatkan warganya untuk ibadah haji ke Arab Saudi tahun 2021. Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengungkap sejumlah kendala yang dihadapi jika memberangkatkan haji di tengah pandemi Corona.

5 Gerai McD di Jakbar Ditutup Imbas Kerumunan Order BTS Meal

Lima gerai McDonald's di Jakarta Barat ditutup sementara. Penutupan ini imbas kerumunan ojek online yang menerima orderan BTS Meal. Lima gerai McDonalds yang ditutup di Jakarta Barat, yaitu dua gerai McDonalds di Kembangan, dua gerai McDonalds di Kebon Jeruk dan satu gerai McDonalds di Palmerah.

Bobby Jelaskan soal Batas Usia 60 Tahun Penerima Dana Pelayan Warga

Wali Kota Medan Bobby Nasution membuat batasan bagi penerima dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat. Bobby menjelaskan soal alasan batas usia 60 tahun bagi para penerima dana tersebut. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 17/2021 tentang Pemberian Dana Jasa Pelayanan Kepada Warga Pelayan Masyarakat. Batas usia tersebut tertera di poin ke-38…

Popular categories

Recent comments