Buzzer Dinilai Perlu Ditata hingga Diingatkan Batasan Bermedia Sosial

-

Jakarta

Fenomena buzzer di media sosial (medos) kembali diperbincangkan khalayak ramai. Kemunculan buzzer ini dinilai perlu ditata hingga diingatkan batasan dalam bermedia sosial.

“Pada demokrasi, buuzzer ini menutup suara asli opini publik yang berusaha disampaikan oleh masyarakat. Karena kan nggak bisa semuanya pegiat media sosial itu berada dalam tataran follower yang banyak. Sehingga pada saat seorang pegiat media sosial dengan follower banyak bicara, seolah-olah itu memang menutupi suara pegiat media sosial lainnya. Padahal pegiat media sosial lainnya berbicara sama atau bicara berbeda terhadap opini yang sama, menurut saya,” kata pakar komunikasi politik, Hendri Satrio dalam acara d’Rooftalk dengan tema ‘Etika Berdengung di Media Sosial’ yang disiarkan detikcom, Rabu (3/2/2021).

“Jadi memang buzzer ini harus ditata, makanya kita sebetulnya berdebat tentang buzzer ini sudah cukup lama, bahkan saya sering sekali menyarankan jangan sampai dianggap gara-gara jempol kita menjadi terpecah,” imbuhnya.

Hendri mengingatkan kemunculan buzzer ini perlu dibarengi penegakan hukum. Menurut Hendri, persoalan buzzer bisa dibereskan dengan hukum yang adil.

“Nah yang terjadi seperti sekarang ini, memang harus dengan cepat diselesaikan bila hukumnya tegak setegak-tegaknya dan seadil-adilnya,” ucapnya.

Sementara itu, pakar hukum pidana Asep Iwan Irawan bicara soal batasan berpendapat di media sosial. Asep mengingatkan batasan bermedia sosial diatur di dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Kebebasan berpendapat itu kan dijamin undang-undang, hak asasi, siapa pun boleh ngomong, ngomong apa pun boleh, tapi hati-hati, ada batasannya. Kalau anda ngomong asusila, pornografi, ngomong judi, ngomong penghinaan, pencernaan, SARA, ngerusak sistem. Itu ada batasannya di UU ITE,” sebut Asep.

Asep berbicara soal batasan berpendapat di media sosial tak fokus dalam satu perkara kasus. Namun, dia menegaskan adanya batasan apa saja yang tak patut disinggung di media sosial.

“Nah yang menarik sekarang itu biasanya menggunakan Pasal 27 ayat 3 penghinaan, nah yang kedua Pasal 28 ayat 2. Sekali lagi, siapa pun, saya tidak bicara Abu, mau Abi, Abe, mau apa pun, ketika siapa pun tanpa hak menghina orang, harus dihukum, siapa pun tanpa hak menyebarkan informasi, yang tadi dikatakan Mang Ade isinya permusuhan, kebencian, suku, agama, SARA, harus diproses, suka nggak suka,” imbuhnya.

(rfs/zak)

Share this article

Recent posts

Gempa M 4,3 Terjadi di Jayapura Papua

Gempa bumi terjadi di Jayapura, Papua. Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut berkekuatan magnitudo 4,3. Gempa tersebut terjadi pada Senin (27/9/2021) pukul 00.01 WIB. Gempa tersebut berada di kedalaman 2 km.

Bupati Tapteng Bangun Kembali 2 Rumah Warga Manduamas yang Terbakar

Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Bakhtiar Ahmad Sibarani mendapat laporan 2 unit rumah warganya terkena musibah kebakaran. Bakhtiar pun segera melakukan tindakan cepat untuk membantu dan membangun kembali dua rumah warganya yang mengalami kebakaran di Desa Manduamas Lama, Kecamatan Manduamas, Tapteng.

Azis Syamsuddin Bungkam Setelah Ditahan KPK

KPK resmi menetapkan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin sebagai tersangka dalam kasus suap penanganan perkara dana alokasi khusus (DAK) di Lampung Tengah. Azis bungkam setelah ditahan oleh KPK. Pantauan detikcom pada pukul 01.03 WIB, Sabtu (25/9/2021), Azis keluar dari gedung KPK, Jakarta Selatan, tanpa memberikan sepatah kata pun. Dengan tangan terborgol dan berompi tahanan…

Puan Wanti-wanti Pemerintah soal Lonjakan Corona di Libur Akhir Tahun

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengingatkan pemerintah terkait potensi terjadinya kembali lonjakan Corona (COVID-19) saat libur akhir tahun. Puan meminta agar pemerintah mempercepat vaksinasi COVID-19 khususnya di wilayah dengan mobilitas tertinggi.

Nadiem Tegaskan Akan Basmi Tiga Hal dalam Sistem Pendidikan Nasional

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menegaskan bahwa pihaknya akan membasmi tiga hal dalam sistem pendidikan nasional. Ketiganya yakni intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual.

Popular categories

Recent comments