Ada Nama Legislator PDIP Ihsan Yunus di Konstruksi Suap Bansos, Ini Kata KPK

-

Jakarta

Nama anggota DPR RI Fraksi PDIP Ihsan Yunus mencuat kuat dalam rekonstruksi kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Corona yang digelar penyidik KPK hari ini. Ihsan Yunus diduga menerima sejumlah uang dalam kasus ini. Lalu apa kata KPK?

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan bahwa salah satu tujuan rekonstruksi adalah untuk mensinkronkan rangkaian peristiwa dan perbuatan para tersangka dengan keterangan para saksi, barang bukti dan alat bukti lain. Menurut Ali, KPK akan mendalami terkait dugaan adanya pemberian uang atau barang dari tersangka ke Ihsan Yunus.

“Terkait dengan apakah peristiwa dugaan adanya pemberian uang atau barang dari tersangka kepada pihak-pihak lain sebagaimana adegan dalam rekonstruksi tersebut merupakan suap? Tentu perlu dikonfirmasi lebih lanjut dengan saksi-saksi dan alat bukti,” ucap Ali.

“Di samping itu perlu pendalaman pula terkait maksud dari dugaan pemberian tersebut,” tambah Ali.

Ihsan Yunus sendiri hingga kini masih berstatus saksi dalam kasus korupsi Bansos Corona. Namun, KPK tak segan menetapkan Ihsan sebagai tersangka jika sudah cukup bukti.

“Prinsipnya apabila dalam proses penyidikan perkara ini ditemukan setidaknya dua bukti permulaan yang cukup keterlibatan pihak lain tentu KPK dapat menetapkan pihak tersebut sebagai tersangka,” katanya.

Seperti diketahui, nama Ihsan Yunus ada dalam rekonstruksi kasus korupsi bansos Corona kali ini. Ihsan Yunus ada di adegan pertama yang disebutkan menggelar pertemuan dengan tersangka Matheus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) Kementerian Sosial (Kemensos), dan seseorang bernama M Syafii Nasution.

Perbincangan mereka bertiga terjadi di Ruang Ruang Syafii Nasution pada Februari 2020. Peran Ihsan Yunus diperagakan oleh pemeran pengganti. Tidak ada pembicaraan ketiga orang itu dalam rekonstruksi kasus suap bansos Corona itu.

Pada adegan berikutnya, tersangka Matheus Joko Santoso juga melakukan pertemuan dengan Deny Sutarman dan Agustri Yogasmara alias Yogas selaku operator Ihsan Yunus. Pertemuan digelar di Ruang Subdit Logistik Kemensos RI. Deny Suratman dan Yogas diperankan oleh pemeran pengganti.

Keterlibatan Yogas selaku perantara dari Ihsan Yunus juga muncul dalam adegan pemberian uang sebesar Rp 1.532.844.000 dan 2 unit sepeda Brompton. Yogas menerima uang dan barang tersebut diterima dari tersangka Harry Sidabuke.

Share this article

Recent posts

Gempa M 4,3 Terjadi di Jayapura Papua

Gempa bumi terjadi di Jayapura, Papua. Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut berkekuatan magnitudo 4,3. Gempa tersebut terjadi pada Senin (27/9/2021) pukul 00.01 WIB. Gempa tersebut berada di kedalaman 2 km.

Bupati Tapteng Bangun Kembali 2 Rumah Warga Manduamas yang Terbakar

Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Bakhtiar Ahmad Sibarani mendapat laporan 2 unit rumah warganya terkena musibah kebakaran. Bakhtiar pun segera melakukan tindakan cepat untuk membantu dan membangun kembali dua rumah warganya yang mengalami kebakaran di Desa Manduamas Lama, Kecamatan Manduamas, Tapteng.

Azis Syamsuddin Bungkam Setelah Ditahan KPK

KPK resmi menetapkan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin sebagai tersangka dalam kasus suap penanganan perkara dana alokasi khusus (DAK) di Lampung Tengah. Azis bungkam setelah ditahan oleh KPK. Pantauan detikcom pada pukul 01.03 WIB, Sabtu (25/9/2021), Azis keluar dari gedung KPK, Jakarta Selatan, tanpa memberikan sepatah kata pun. Dengan tangan terborgol dan berompi tahanan…

Puan Wanti-wanti Pemerintah soal Lonjakan Corona di Libur Akhir Tahun

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengingatkan pemerintah terkait potensi terjadinya kembali lonjakan Corona (COVID-19) saat libur akhir tahun. Puan meminta agar pemerintah mempercepat vaksinasi COVID-19 khususnya di wilayah dengan mobilitas tertinggi.

Nadiem Tegaskan Akan Basmi Tiga Hal dalam Sistem Pendidikan Nasional

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menegaskan bahwa pihaknya akan membasmi tiga hal dalam sistem pendidikan nasional. Ketiganya yakni intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual.

Popular categories

Recent comments