Lantik Anggota PAW, Ketua MPR Ingatkan Pentingnya Haluan Negara

-

Jakarta

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) melantik anggota MPR RI Pergantian Antar Waktu (PAW) Bimantoro Wiyono. Dalam pelantikan tersebut, Bamsoet mengingatkan gagasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), sebagaimana direkomendasikan MPR RI 2014-2019, perlu diwujudkan pada masa jabatan MPR RI 2019-2024.

“Keberadaan PPHN juga untuk memastikan adanya pedoman/arah yang jelas dalam perencanaan, penyusunan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan nasional di segala bidang kehidupan. Baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun mental dan spiritual,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Senin (18/1/2021).

“Sehingga menjamin sinergitas, integrasi, dan keberlanjutan pembangunan pusat dan daerah yang tidak bergantung pada momen elektoral,” imbuhnya.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan tekad mewujudkan gagasan menghadirkan PPHN sangat penting, mengingat pada tahun 2024 bangsa Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Dengan adanya PPHN, maka calon yang akan mengikuti Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak akan menyusun visi, misi, dan program pembangunan sesuai dengan PPHN.

“Pemilihan secara langsung memberikan keleluasaan bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden untuk menyampaikan visi, misi, dan program pembangunan pada saat berkampanye. Keleluasaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksinambungan pembangunan dari satu masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden ke masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden berikutnya,” jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan demikian pula dalam Pemilihan Kepala Daerah secara langsung memberikan keleluasaan bagi calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah untuk menyampaikan visi, misi, dan program pembangunan pada saat berkampanye. Keleluasaan tersebut berpotensi menimbulkan tidak hanya ketidaksinambungan dari satu masa jabatan ke masa jabatan berikutnya.

“Desentralisasi dan penguatan otonomi daerah berpotensi mengakibatkan perencanaan pembangunan daerah tidak sinergi antara pusat dan daerah, dan antara satu daerah dengan daerah lainnya,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan jika situasi ini dibiarkan terus berlanjut, apalagi Indonesia menghadapi Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif, serta Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 maka yang terjadi bukan hanya inefisiensi anggaran dan sumber daya pembangunan nasional lainnya. Tetapi yang lebih krusial adalah berpotensi melahirkan disintegrasi bangsa.

“Yang pada akhirnya justru akan mengancam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karenanya, kehadiran PPHN sangat diperlukan sebagai pengikat pola pembangunan dari pusat hingga daerah, dari satu periode pemerintahan ke periode pemerintahan penggantinya,” pungkasnya.

(ncm/ega)

Share this article

Recent posts

Bupati Tapteng Bangun Kembali 2 Rumah Warga Manduamas yang Terbakar

Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Bakhtiar Ahmad Sibarani mendapat laporan 2 unit rumah warganya terkena musibah kebakaran. Bakhtiar pun segera melakukan tindakan cepat untuk membantu dan membangun kembali dua rumah warganya yang mengalami kebakaran di Desa Manduamas Lama, Kecamatan Manduamas, Tapteng.

Azis Syamsuddin Bungkam Setelah Ditahan KPK

KPK resmi menetapkan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin sebagai tersangka dalam kasus suap penanganan perkara dana alokasi khusus (DAK) di Lampung Tengah. Azis bungkam setelah ditahan oleh KPK. Pantauan detikcom pada pukul 01.03 WIB, Sabtu (25/9/2021), Azis keluar dari gedung KPK, Jakarta Selatan, tanpa memberikan sepatah kata pun. Dengan tangan terborgol dan berompi tahanan…

Puan Wanti-wanti Pemerintah soal Lonjakan Corona di Libur Akhir Tahun

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengingatkan pemerintah terkait potensi terjadinya kembali lonjakan Corona (COVID-19) saat libur akhir tahun. Puan meminta agar pemerintah mempercepat vaksinasi COVID-19 khususnya di wilayah dengan mobilitas tertinggi.

Nadiem Tegaskan Akan Basmi Tiga Hal dalam Sistem Pendidikan Nasional

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menegaskan bahwa pihaknya akan membasmi tiga hal dalam sistem pendidikan nasional. Ketiganya yakni intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual.

Kebakaran di Toko Swalayan Cilandak Jaksel Padam, Tidak Ada Korban

Petugas dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta telah berhasil memadamkan kebakaran di toko swalayan Cahaya, Jl Cilandak KKO, Jakarta Selatan. Sebanyak 27 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi.

Popular categories

Recent comments