Lantik Anggota PAW, Ketua MPR Ingatkan Pentingnya Haluan Negara

-

Jakarta

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) melantik anggota MPR RI Pergantian Antar Waktu (PAW) Bimantoro Wiyono. Dalam pelantikan tersebut, Bamsoet mengingatkan gagasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), sebagaimana direkomendasikan MPR RI 2014-2019, perlu diwujudkan pada masa jabatan MPR RI 2019-2024.

“Keberadaan PPHN juga untuk memastikan adanya pedoman/arah yang jelas dalam perencanaan, penyusunan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan nasional di segala bidang kehidupan. Baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun mental dan spiritual,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Senin (18/1/2021).

“Sehingga menjamin sinergitas, integrasi, dan keberlanjutan pembangunan pusat dan daerah yang tidak bergantung pada momen elektoral,” imbuhnya.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan tekad mewujudkan gagasan menghadirkan PPHN sangat penting, mengingat pada tahun 2024 bangsa Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Dengan adanya PPHN, maka calon yang akan mengikuti Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak akan menyusun visi, misi, dan program pembangunan sesuai dengan PPHN.

“Pemilihan secara langsung memberikan keleluasaan bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden untuk menyampaikan visi, misi, dan program pembangunan pada saat berkampanye. Keleluasaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksinambungan pembangunan dari satu masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden ke masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden berikutnya,” jelas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan demikian pula dalam Pemilihan Kepala Daerah secara langsung memberikan keleluasaan bagi calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah untuk menyampaikan visi, misi, dan program pembangunan pada saat berkampanye. Keleluasaan tersebut berpotensi menimbulkan tidak hanya ketidaksinambungan dari satu masa jabatan ke masa jabatan berikutnya.

“Desentralisasi dan penguatan otonomi daerah berpotensi mengakibatkan perencanaan pembangunan daerah tidak sinergi antara pusat dan daerah, dan antara satu daerah dengan daerah lainnya,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan jika situasi ini dibiarkan terus berlanjut, apalagi Indonesia menghadapi Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif, serta Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 maka yang terjadi bukan hanya inefisiensi anggaran dan sumber daya pembangunan nasional lainnya. Tetapi yang lebih krusial adalah berpotensi melahirkan disintegrasi bangsa.

“Yang pada akhirnya justru akan mengancam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karenanya, kehadiran PPHN sangat diperlukan sebagai pengikat pola pembangunan dari pusat hingga daerah, dari satu periode pemerintahan ke periode pemerintahan penggantinya,” pungkasnya.

(ncm/ega)

Share this article

Recent posts

Terlalu! Kepsek di Bima NTB Diduga Cabuli 20 Siswi SD

Seorang kepala sekolah (kepsek) di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), berinisial HS dilaporkan ke polisi. HS diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 20 orang siswi sekolah dasar (SD). Kasus ini pun saat ini tengah ditangani oleh Unit PPA Polres Kota Bima.

Megawati Dapat Profesor Kehormatan, Jokowi Puji Perjuangkan Wong Cilik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan selamat atas pengukuhan gelar profesor Megawati Soekarnoputri. Jokowi memuji Megawati sebagai sosok yang memperjuangkan wong cilik. "Pertama-tama saya menyampaikan selamat kepada Ibu Megawati Soekarnoputri atas pengukuhan sebagai profesor kehormatan ilmu pertahanan untuk bidang kepemimpinan strategis Universitas Pertahanan Republik Indonesia," kata Jokowi saat memberikan pidato pengukuhan gelar profesor kehormatan Megawati lewat…

Komisi VIII Ungkap Sulitnya Berangkatkan Haji: Tak Seperti Serang ke Jakarta

Pemerintah secara resmi telah mengumumkan bahwa Indonesia tidak akan memberangkatkan warganya untuk ibadah haji ke Arab Saudi tahun 2021. Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengungkap sejumlah kendala yang dihadapi jika memberangkatkan haji di tengah pandemi Corona.

5 Gerai McD di Jakbar Ditutup Imbas Kerumunan Order BTS Meal

Lima gerai McDonald's di Jakarta Barat ditutup sementara. Penutupan ini imbas kerumunan ojek online yang menerima orderan BTS Meal. Lima gerai McDonalds yang ditutup di Jakarta Barat, yaitu dua gerai McDonalds di Kembangan, dua gerai McDonalds di Kebon Jeruk dan satu gerai McDonalds di Palmerah.

Bobby Jelaskan soal Batas Usia 60 Tahun Penerima Dana Pelayan Warga

Wali Kota Medan Bobby Nasution membuat batasan bagi penerima dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat. Bobby menjelaskan soal alasan batas usia 60 tahun bagi para penerima dana tersebut. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 17/2021 tentang Pemberian Dana Jasa Pelayanan Kepada Warga Pelayan Masyarakat. Batas usia tersebut tertera di poin ke-38…

Popular categories

Recent comments