Saksi: Red Notice Baru Djoko Tjandra Belum Terbit karena Kurang Syarat

-

Jakarta

Interpol pusat yang berada di Lyon, Prancis pernah bersurat ke Sekretariat NCB (National Central Bureau) Interpol Indonesia perihal masa berlaku red notice atas nama Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. Seperti apa ceritanya?

Perihal itu disampaikan Kombes Bartholomeus I Made Oka saat bersaksi dalam sidang lanjutan perkara suap yang menjerat Irjen Napoleon Bonaparte. Oka mengaku menjabat sebagai Kepala Bagian Komunikasi International (Kabag Kominter) Interpol di Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri yang saat itu dikepalai Irjen Napoleon.

Oka mengatakan pada tahun 2019 terdapat surat dari Interpol pusat mengenai red notice Djoko Tjandra. Surat itu menyebutkan bila masa berlaku red notice Djoko Tjandra akan berakhir.

“Hanya surat pemberitahuan yang menyampaikan bahwa red notice Djoko Tjandra 6 bulan lagi akan habis sehingga diminta perpanjangan Januari 2019,” ucap Oka saat bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (14/12/2020).

Saat itu Kadivhubinter Polri yang dijabat Irjen Napoleon disebut memerintahkan Oka untuk membalas surat tersebut. Oka mengatakan bila Napoleon memerintahkannya untuk mengajukan permohonan perpanjangan red notice Djoko Tjandra.

“Jadi waktu itu kami diperintah Pak Kadivhubinter untuk menerbitkan permohonan pengajuan red notice atas nama Joko Soegiarto Tjandra,” kata Oka.

Namun, menurut Oka, permohonan perpanjangan red notice itu tidak dapat dipenuhi karena kekurangan syarat. Oka mengatakan Kejaksaan Agung (Kejagung) selaku aparat hukum yang memiliki wewenang untuk perpanjangan red notice itu belum melengkapi persyaratan yang diperlukan.

“Jawaban Lyon, red notice tersebut belum bisa diterbitkan karena ada persyaratan yang kurang. (Persyaratan) data pribadi setahu saya,” ucap Oka.

“Setahu saya sampai saat ini belum (terpenuhi) Yang Mulia,” imbuhnya.

Diketahui, jaksa mendakwa Irjen Napoleon Bonaparte telah menerima suap dengan nilai sekitar Rp 6 miliar dari Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. Suap itu diberikan Djoko Tjandra agar Napoleon, yang menjabat Kadivhubinter Polri, mengupayakan penghapusan status buron.

Napoleon juga didakwa bersama Brigjen Prasetijo sebagai Kepala Biro Koordinator Pengawas (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Polri. Napoleon disebut jaksa menerima suap senilai SGD 200 ribu dan USD 270 ribu, jika dirupiahkan uang itu mencapai Rp 6 miliar lebih.

Irjen Napoleon pernah bersaksi mengenai hal serupa. Bagaimana ceritanya?

Share this article

Recent posts

Nadiem Tegaskan Akan Basmi Tiga Hal dalam Sistem Pendidikan Nasional

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menegaskan bahwa pihaknya akan membasmi tiga hal dalam sistem pendidikan nasional. Ketiganya yakni intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual.

Kebakaran di Toko Swalayan Cilandak Jaksel Padam, Tidak Ada Korban

Petugas dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta telah berhasil memadamkan kebakaran di toko swalayan Cahaya, Jl Cilandak KKO, Jakarta Selatan. Sebanyak 27 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi.

Banjir Bandang, Pemkab Tetapkan Darurat Bencana Minahasa Tenggara

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara (Sulut), menetapkan status darurat bencana. Hal ini menyusul kejadian banjir bandang yang melanda dua kecamatan di daerah itu. "Melihat dampak dari banjir bandang ini, kami dari Pemkab Minahasa Tenggara menetapkan status darurat bencana," kata Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap seperti dilansir Antara, Selasa (21/9/2021).

8 Remaja yang Hendak Tawuran di Bogor Diamankan Polisi, Sajam Disita

Dua kelompok remaja yang menamai diri 'Win Family' dan 'Enjoy Italy' hendak tawuran pada Sabtu (19/9) malam di Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Belum sempat beraksi, kedua kelompok tersebut dibekuk oleh Tim Jaguar Polres Metro Depok.

Bakamla RI Jelaskan Situasi Laut Natuna Utara Saat Ini

Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengungkap situasi Laut Natuna Utara saat ini. Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia mengatakan situasi terkendali dan para pelayan tak perlu khawatir dalam berkativitas.

Popular categories

Recent comments