Legislator Gerindra Sarankan Kenaikan Tunjangan Rp 8 M DPRD DKI Ditunda

-

Jakarta

DPRD DKI mengusulkan rencana kenaikan gaji-tunjangan menjadi senilai Rp 8 miliar per anggota dalam satu tahun. Politikus Partai Gerindra, Sodik Mudjahid menyarankan agar kenaikan tunjangan ditunda karena pandemi COVID-19 masih berlangsung.

Anggota Komisi II DPR RI ini menjelaskan 5 faktor yang dapat memengaruhi jumlah gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Sodik menilai persoalan gaji dan tunjangan merupakan hal yang relatif.

“Walaupun sesuai dengan 5 faktor tadi, akan tetapi dalam musim Covid yang banyak menurunkan kemampuan ekonomi rakyat, sebaiknya kenaikan ditunda,” kata Sodik kepada wartawan, Jumat (4/12/2020).

Menurut Sodik, kelima faktor yang memengaruhi tunjangan itu meliputi fungsi legislator untuk membuat peraturan daerah, penetapan APBD DKI, dan pengawasan kinerja jajaran Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, faktor lainnya juga mencakup kondisi kehidupan DKI Jakarta.

“Satu, fungsi legislator untuk membuat perda, penetapan APBD DKI dan pengawasan kinerja gubernur dan seluruh jajarannya. Dua, kinerja DPRD DKI sebagai mitra gubernur,” kata Sodik.

“Tiga, kinerja anggota DPRD DKI sebagai wakil dan aspirator rakyat. Empat, APBD DKI khususnya PAD DKI. Lima, kondisi umum ekonomi dan kehidupan DKI,” sambungnya.

Karenanya, Sodik menilai kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta adalah hal wajar apabila sudah sesuai dengan 5 faktor di atas. Sebaliknya, ia menyebut, jumlah tunjangan akan menjadi tidak wajar jika tidak sesuai dengan 5 faktor tersebut.

“Jadi kenaikan gaji anggota DPRD DKI adalah wajar, selama sesuai dan sebanding dengan lima fungsi dan kinerja tadi dan menjadi tidak wajar, jika tidak sesuai dan tidak sebanding dengan 5 faktor tadi,” paparnya.

Sebelumnya diberitakan, DPRD DKI Jakarta saat ini tengah mengajukan anggaran untuk tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. Total tunjangan tersebut mencapai Rp 8 miliar. Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono mengatakan rencana anggaran RKT 2021 itu masih dalam bentuk draf.

“Draf, jadi memformat kira-kira kalau kalau dari kisi-kisi jadi pendapatan itu ada tunjangan reses, setelah reses kan laporan selesai dapat tunjangan reses tuh, sesuai dengan sosper (kegiatan yang dianggarkan), sosper kan nggak dapat, sosper minta dapat, tunjangan transport, itulah yang dikalkulasi makanya ada pendapatan yang tidak langsung, itu maksudnya benefit yang didapatkan,” ujar Mujiyono di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (27/11).

“Kan bedanya sosper, yang naik itu rencana akan diminta naik tunjangan perumahan sama tunjangan transport udah, dan itu nggak gede. Tunjangan transport naik jadi Rp 12 (juta), tunjangan perumahan naiknya Rp 13 (juta) apa berapa ya, pokoknya naiknya Rp 40 (juta),” katanya.

(hel/imk)

Share this article

Recent posts

Nadiem Tegaskan Akan Basmi Tiga Hal dalam Sistem Pendidikan Nasional

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menegaskan bahwa pihaknya akan membasmi tiga hal dalam sistem pendidikan nasional. Ketiganya yakni intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual.

Kebakaran di Toko Swalayan Cilandak Jaksel Padam, Tidak Ada Korban

Petugas dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta telah berhasil memadamkan kebakaran di toko swalayan Cahaya, Jl Cilandak KKO, Jakarta Selatan. Sebanyak 27 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi.

Banjir Bandang, Pemkab Tetapkan Darurat Bencana Minahasa Tenggara

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara (Sulut), menetapkan status darurat bencana. Hal ini menyusul kejadian banjir bandang yang melanda dua kecamatan di daerah itu. "Melihat dampak dari banjir bandang ini, kami dari Pemkab Minahasa Tenggara menetapkan status darurat bencana," kata Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap seperti dilansir Antara, Selasa (21/9/2021).

8 Remaja yang Hendak Tawuran di Bogor Diamankan Polisi, Sajam Disita

Dua kelompok remaja yang menamai diri 'Win Family' dan 'Enjoy Italy' hendak tawuran pada Sabtu (19/9) malam di Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Belum sempat beraksi, kedua kelompok tersebut dibekuk oleh Tim Jaguar Polres Metro Depok.

Bakamla RI Jelaskan Situasi Laut Natuna Utara Saat Ini

Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengungkap situasi Laut Natuna Utara saat ini. Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia mengatakan situasi terkendali dan para pelayan tak perlu khawatir dalam berkativitas.

Popular categories

Recent comments