Saksi: Red Notice Baru Djoko Tjandra Belum Terbit karena Kurang Syarat

-

Jakarta

Interpol pusat yang berada di Lyon, Prancis pernah bersurat ke Sekretariat NCB (National Central Bureau) Interpol Indonesia perihal masa berlaku red notice atas nama Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. Seperti apa ceritanya?

Perihal itu disampaikan Kombes Bartholomeus I Made Oka saat bersaksi dalam sidang lanjutan perkara suap yang menjerat Irjen Napoleon Bonaparte. Oka mengaku menjabat sebagai Kepala Bagian Komunikasi International (Kabag Kominter) Interpol di Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri yang saat itu dikepalai Irjen Napoleon.

Oka mengatakan pada tahun 2019 terdapat surat dari Interpol pusat mengenai red notice Djoko Tjandra. Surat itu menyebutkan bila masa berlaku red notice Djoko Tjandra akan berakhir.

“Hanya surat pemberitahuan yang menyampaikan bahwa red notice Djoko Tjandra 6 bulan lagi akan habis sehingga diminta perpanjangan Januari 2019,” ucap Oka saat bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (14/12/2020).

Saat itu Kadivhubinter Polri yang dijabat Irjen Napoleon disebut memerintahkan Oka untuk membalas surat tersebut. Oka mengatakan bila Napoleon memerintahkannya untuk mengajukan permohonan perpanjangan red notice Djoko Tjandra.

“Jadi waktu itu kami diperintah Pak Kadivhubinter untuk menerbitkan permohonan pengajuan red notice atas nama Joko Soegiarto Tjandra,” kata Oka.

Namun, menurut Oka, permohonan perpanjangan red notice itu tidak dapat dipenuhi karena kekurangan syarat. Oka mengatakan Kejaksaan Agung (Kejagung) selaku aparat hukum yang memiliki wewenang untuk perpanjangan red notice itu belum melengkapi persyaratan yang diperlukan.

“Jawaban Lyon, red notice tersebut belum bisa diterbitkan karena ada persyaratan yang kurang. (Persyaratan) data pribadi setahu saya,” ucap Oka.

“Setahu saya sampai saat ini belum (terpenuhi) Yang Mulia,” imbuhnya.

Diketahui, jaksa mendakwa Irjen Napoleon Bonaparte telah menerima suap dengan nilai sekitar Rp 6 miliar dari Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. Suap itu diberikan Djoko Tjandra agar Napoleon, yang menjabat Kadivhubinter Polri, mengupayakan penghapusan status buron.

Napoleon juga didakwa bersama Brigjen Prasetijo sebagai Kepala Biro Koordinator Pengawas (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Polri. Napoleon disebut jaksa menerima suap senilai SGD 200 ribu dan USD 270 ribu, jika dirupiahkan uang itu mencapai Rp 6 miliar lebih.

Irjen Napoleon pernah bersaksi mengenai hal serupa. Bagaimana ceritanya?

Share this article

Recent posts

Kasino Online – Menetak Bukanlah Strategi Kelebihan

Game kasual merupakan kategori populer pada hal game online. Game-game ini dimaksudkan untuk dimainkan dengan cepat dan dapat di-remaster kapan saja. ...

Nikmati mesin slot on line. Cara Memanfaatkan Putaran Gratis Anda!

Pernahkah Anda berpikir buat berjudi online pada mesin slot? Warita baiknya adalah Anda dapat memainkan perangkat slot online di banyak situs. Teknologi...

Memperoleh Game Slot Online Gratis

Slot online adalah permainan menyenangkan yang bisa dimainkan di mana saja di dunia. Permainan slot biasa sebagai slot virtual atau online....

Ini adalah beberapa tilikan untuk meningkatkan sistem menang di alat online

Slot online sedang naik patera. Anda sekarang siap memutar gulungan dalam ruang tamu Kamu dan bahkan saat bekerja. Anda bukan perlu melakukan...

Apakah Slot Online Ini?

Kasino slot online sangat serupa dengan yang tradisional, kecuali Anda tidak bertaruh dengan duit sungguhan. Sebagai gantinya, Anda bermain beserta versi virtual...

Popular categories

Recent comments