MA Loloskan Grab dari Denda Rp 30 M karena Tak Terbukti Monopoli

-

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melawan Grab. Alhasil, Grab lolos dari denda Rp 30 miliar lantaran tidak terbukti monopoli.

Kasus bermula saat KPPU telah memutuskan PT Solusi Indonesia bersama–kemudian menjadi PT Grab Indonesia– dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) terbukti melanggar Pasal 14 dan 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 pada 2 Juli 2019. Hal itu terkait dalam jasa angkutan sewa khusus yang berkaitan dengan penyediaan aplikasi piranti lunak Grab App yang diselenggarakan di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), Makassar, Medan, dan Surabaya.

Pasal 14 dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat’.

Selanjutnya Pasal 19 menyatakan:
Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa. Lalu pada huruf d, melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

KPPU kemudian menjatuhkan denda kepada Grab Rp 30 miliar. Sementara, TPI didenda dengan jumlah Rp 19 juta. Grab keberatan dan mengajukan banding ke PN Jaksel. Hasilnya, PN Jaksel mengabulkan dan membatalkan keputusan KPPU.

PN Jaksel penyatakan Grab dan TPI tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menyatakan Grab dan TPI tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 19 Huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Giliran KPPU tidak terima dan mengajukan kasasi. Apa kata MA?

“Tolak kasasi,” demikain lansir panitera MA dalam websitenya, Senin (5/4/2021).

Duduk sebagai ketua majelis Zahrul Rabain dengan anggota Ibrahim dan Dwi Sugiarto. Adapun panitera pengganti yaitu Selviana Purba. (asp/rdp)

Share this article

Recent posts

Kasino Online – Menetak Bukanlah Strategi Kelebihan

Game kasual merupakan kategori populer pada hal game online. Game-game ini dimaksudkan untuk dimainkan dengan cepat dan dapat di-remaster kapan saja. ...

Nikmati mesin slot on line. Cara Memanfaatkan Putaran Gratis Anda!

Pernahkah Anda berpikir buat berjudi online pada mesin slot? Warita baiknya adalah Anda dapat memainkan perangkat slot online di banyak situs. Teknologi...

Memperoleh Game Slot Online Gratis

Slot online adalah permainan menyenangkan yang bisa dimainkan di mana saja di dunia. Permainan slot biasa sebagai slot virtual atau online....

Ini adalah beberapa tilikan untuk meningkatkan sistem menang di alat online

Slot online sedang naik patera. Anda sekarang siap memutar gulungan dalam ruang tamu Kamu dan bahkan saat bekerja. Anda bukan perlu melakukan...

Apakah Slot Online Ini?

Kasino slot online sangat serupa dengan yang tradisional, kecuali Anda tidak bertaruh dengan duit sungguhan. Sebagai gantinya, Anda bermain beserta versi virtual...

Popular categories

Recent comments