DPD Dorong Pemerintah Seimbangkan Pembangunan di Kawasan Timur RI

-

Jakarta

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menghadiri Rapat Koordinasi Anggota DPD RI Sub Wilayah Timur II di Kepulauan Seribu, Jakarta hari ini. Di kesempatan tersebut, ia mendorong agar pemerintah Indonesia menciptakan keseimbangan pembangunan antar kawasan, serta melakukan percepatan dan pemerataan pembangunan antar wilayah khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

“Agar momentum pembangunan nasional di usia ke-76 tahun negeri ini tidak terhenti, diperlukan regulasi atau payung hukum dalam bentuk Undang-undang sebagai wujud kehadiran negara dalam menyelesaikan aneka persoalan di Kawasan Timur Indonesia, antara lain melalui pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan dan keberlanjutan otonomi khusus (otsus) Papua,” kata Nono dalam keterangan tertulis, Jumat (27/8/2021).

Lebih lanjut Nono menyampaikan poin dibentuknya RUU tentang Daerah Kepulauan adalah untuk mendorong komitmen pemerintah lebih memperhatikan wilayah tersebut. Menurutnya RUU tersebut juga perlu merumuskan penambahan kewenangan pemerintah daerah kepulauan sehingga dapat menggerakkan roda pemerintahan dengan lebih cepat, efektif dan efisien.

Nono juga menjelaskan pembentukan RUU bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang selama ini kurang mendapatkan perhatian pemerintah.

“Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi bahari seperti pulau, laut dan pesisir,” ungkapnya.

Papua, dikatakan Nono, merupakan wilayah yang berperan strategis dalam pembangunan Indonesia, khususnya DI KTI. Senator asal Maluku ini pun mengatakan keberadaan Papua tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang proses berdirinya Indonesia.

Oleh karena itu, Nono menyatakan pemberlakuan kebijakan otsus bagi Papua diharapkan mampu menjadi sarana percepatan pembangunan di berbagai bidang sehingga dapat setara dengan daerah-daerah lain di Tanah Air.

Nono menyebut otsus bagi Papua pada dasarnya adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan bagi provinsi dan rakyat untuk mengatur dan mengurus wilayahnya. Dalam hal ini, kewenangan khusus berarti memberikan tanggung jawab yang lebih besar bagi provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di wilayahnya.

“Untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia,” pungkasnya.

(akn/ega)

Share this article

Recent posts

Nadiem Tegaskan Akan Basmi Tiga Hal dalam Sistem Pendidikan Nasional

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menegaskan bahwa pihaknya akan membasmi tiga hal dalam sistem pendidikan nasional. Ketiganya yakni intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual.

Kebakaran di Toko Swalayan Cilandak Jaksel Padam, Tidak Ada Korban

Petugas dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta telah berhasil memadamkan kebakaran di toko swalayan Cahaya, Jl Cilandak KKO, Jakarta Selatan. Sebanyak 27 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi.

Banjir Bandang, Pemkab Tetapkan Darurat Bencana Minahasa Tenggara

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara (Sulut), menetapkan status darurat bencana. Hal ini menyusul kejadian banjir bandang yang melanda dua kecamatan di daerah itu. "Melihat dampak dari banjir bandang ini, kami dari Pemkab Minahasa Tenggara menetapkan status darurat bencana," kata Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap seperti dilansir Antara, Selasa (21/9/2021).

8 Remaja yang Hendak Tawuran di Bogor Diamankan Polisi, Sajam Disita

Dua kelompok remaja yang menamai diri 'Win Family' dan 'Enjoy Italy' hendak tawuran pada Sabtu (19/9) malam di Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Belum sempat beraksi, kedua kelompok tersebut dibekuk oleh Tim Jaguar Polres Metro Depok.

Bakamla RI Jelaskan Situasi Laut Natuna Utara Saat Ini

Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengungkap situasi Laut Natuna Utara saat ini. Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia mengatakan situasi terkendali dan para pelayan tak perlu khawatir dalam berkativitas.

Popular categories

Recent comments