Reformasi Sistem Perlinsos Jadi Jurus Pemerintah Turunkan Kemiskinan

-

Jakarta

Pandemi COVID-19 memiliki pengaruh tak terelakkan terhadap kenaikan angka kemiskinan. Namun demikian, pemerintah telah menyediakan program jaring pengaman sosial untuk melindungi kesejahteraan rakyat.

Untuk memenuhi target menurunkan kemiskinan ke angka 9,2%-9,7% pada akhir 2021, pemerintah mereformasi kebijakan perlindungan sosial agar lebih adaptif dan memiliki daya lentur untuk menurunkan angka kemiskinan akibat pandemi.

“Pemerintah terus meningkatkan perbaikan sistem perlindungan sosial (Perlinsos) agar selalu adaptif sekaligus tepat sasaran. Perbaikan-perbaikan itu terutama berkaitan dengan sinkronisasi data dan percepatan penyaluran bansos kepada warga yang membutuhkan,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam keterangan tertulis, Rabu (18/8/2021).

Merujuk data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2021 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,54 juta orang. Sehingga per Maret 2021, angka kemiskinan di tanah air masih berada di angka 10,14%, turun tipis dari September 2020 yaitu 10,19%.

Sesuai dengan time frame reformasi Perlinsos yang disusun Bappenas, pemerintah menargetkan pada akhir tahun 2021 tingkat kemiskinan turun ke angka 9,2-9,7%, dan pada 2022 turun ke angka 8,5-9%.

Johnny menegaskan bahwa tentu saja bukan hal mudah untuk mencapai angka tersebut, tapi pemerintah terus berusaha melakukan terobosan dengan menambah anggaran Perlinsos serta memperluas cakupan penerima bantuan perlindungan sosial.

Di masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), pemerintah menggelontorkan tambahan anggaran Perlinsos menjadi Rp 186,64 T dan meningkatan cakupannya, di antaranya sebagai berikut :

• Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp 300.000/bulan/KPM.
• Beras 10 kg/KPM dengan total penerima 28,8 juta KPM.
• Bantuan Beras 5 kg untuk pekerja informal yang terdampak PPKM Jawa-Bali.
• Bantuan Tunai untuk 5,9 juta KPM dengan indeks Rp 200.000/bulan/KPM. Disalurkan mulai Juli hingga Desember 2021.

Selain itu, Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK No.94/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021. Pemerintah memberikan berbagai relaksasi dan kemudahan bagi pemerintah daerah, agar dapat bergerak cepat dalam mencairkan Dana Desa, untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya.

“Tak kalah penting, penyaluran berbagai program Perlinsos ini menerapkan prinsip kehati-hatian, komitmen transparansi dan anti korupsi dengan cara,” tegas Johnny.

Hal tersebut diwujudkan dengan cara meningkatkan kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala, untuk sinkronisasi data dan peningkatan akurasi. Selain itu, memperbaiki mekanisme penyaluran menjadi non tunai atau transfer uang ke bank.

Pemerintah berkolaborasi dengan penegak hukum untuk mengawal penyaluran program Perlinsos agar tepat sasaran. Dalam hal ini masyarakat diharapkan dapat berperan aktif untuk menyampaikan laporan setiap indikasi kecurangan yang ditemukan dalam penyaluran program ini.

“Kendati pemerintah terus menggalang upaya meminimalisasi penyimpangan, kita tetap memerlukan partisipasi masyarakat untuk bantu mengawasi distribusinya di lapangan. Apabila menemukan indikasi kecurangan, masyarakat dapat melapor kepada aparat penegak hukum seperti polisi setempat,” ungkapnya.

Masyarakat juga dapat menyampaikan secara digital melalui laman https://cekbansos.kemensos.go.id yang dikelola Kementerian Sosial. Masyarakat juga dapat menyampaikan keluhan terkait penyaluran bantuan sosial melalui aplikasi yang diprakarsai KPK, yaitu jaga.id.

Johnny berharap semua pihak bekerja keras dalam niat baik memastikan program perlindungan sosial terselenggara dengan baik dan tersalurkan tepat sasaran kepada rakyat yang sudah ditargetkan, serta tepat pula pemanfaatannya. Dengan demikian, bantuan perlindungan tersebut akan berimbas terhadap penurunan angka kemiskinan

(akd/ega)

Share this article

Recent posts

Nadiem Tegaskan Akan Basmi Tiga Hal dalam Sistem Pendidikan Nasional

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menegaskan bahwa pihaknya akan membasmi tiga hal dalam sistem pendidikan nasional. Ketiganya yakni intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual.

Kebakaran di Toko Swalayan Cilandak Jaksel Padam, Tidak Ada Korban

Petugas dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta telah berhasil memadamkan kebakaran di toko swalayan Cahaya, Jl Cilandak KKO, Jakarta Selatan. Sebanyak 27 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi.

Banjir Bandang, Pemkab Tetapkan Darurat Bencana Minahasa Tenggara

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara (Sulut), menetapkan status darurat bencana. Hal ini menyusul kejadian banjir bandang yang melanda dua kecamatan di daerah itu. "Melihat dampak dari banjir bandang ini, kami dari Pemkab Minahasa Tenggara menetapkan status darurat bencana," kata Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap seperti dilansir Antara, Selasa (21/9/2021).

8 Remaja yang Hendak Tawuran di Bogor Diamankan Polisi, Sajam Disita

Dua kelompok remaja yang menamai diri 'Win Family' dan 'Enjoy Italy' hendak tawuran pada Sabtu (19/9) malam di Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Belum sempat beraksi, kedua kelompok tersebut dibekuk oleh Tim Jaguar Polres Metro Depok.

Bakamla RI Jelaskan Situasi Laut Natuna Utara Saat Ini

Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengungkap situasi Laut Natuna Utara saat ini. Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia mengatakan situasi terkendali dan para pelayan tak perlu khawatir dalam berkativitas.

Popular categories

Recent comments