Pemprov DKI Minta BNPB Aktifkan Lagi Hotel Isolasi OTG Corona

-

Jakarta

Pemprov DKI Jakarta meminta agar pemerintah pusat melalui BNPB mengaktifkan kembali hotel-hotel untuk dijadikan kamar isolasi pasien COVID-19. Hal ini dilakukan demi meningkatkan kapasitas kamar isolasi di tengah lonjakan kasus Corona.

“Kemudian isolasi terkendali untuk OTG, bila memungkinkan hotel bagi OTG dihidupkan kembali di luar lokasi yang disiapkan pemerintah daerah,” kata Sekda DKI Jakarta Marullah Matali, Minggu (27/6/2021).

Permintaan itu disampaikan Marullah dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Penanganan (Satgas) Covid-19 di YouTube BNPB. Marullah mengatakan sementara ini DKI mengandalkan lokasi isolasi pasien OTG di wisma maupun fasilitas milik Pemprov DKI Jakarta.

“Beberapa waktu lalu kami mendapatkan bantuan seperti ini dari BNPB. Mudah-mudahan pada periode ke depan atau beberapa hari ke depan sudah ada tambahan hotel untuk kami lakukan isolasi buat OTG,” ucap Marullah.

Sebagaimana diketahui, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menghentikan sementara pembiayaan hotel untuk isolasi mandiri orang tanpa gejala (OTG) virus Corona (COVID-19), dan tenaga kesehatan. Namun, BNPB menyisakan utang miliaran rupiah kepada pihak-pihak hotel tersebut.

BNPB membeberkan memiliki utang Rp 140 miliar kepada hotel tempat isolasi mandiri di DKI Jakarta. “Sekitar Rp 140 miliar yang belum kita bayar ke beberapa hotel,” ujar Plt Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Dody Ruswandi kepada wartawan, Kamis (10/6).

Atas hal ini, Pemprov DKI akhirnya menyiapkan puluhan tempat isolasi mandiri untuk warga di Ibu Kota sebagai tindak lanjut penyetopan biaya dari BNPB. Total lokasi yang disediakan Pemprov DKI sebanyak 37 tempat.

Hal tersebut termaktub dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 675 tahun 2021. Aturan ini merupakan perubahan atas Kepgub Nomor 979 Tahun 2020 tentang lokasi isolasi terkendali milik Pemprov DKI Jakarta dalam rangka penanganan COVID-19.

“Bahwa dengan adanya kebijakan Satgas COVID-19 nasional mengenai pemberhentian pembiayaan hotel, penginapan dan wisma bagi orang terkonfirmasi COVID-19 baik tanpa gejala maupun dengan gejala ringan dan menjamin kepastian hukum dalam pemenuhan kebutuhan fasilitas isolasi terkendali dan penginapan bagi nakes, Kepgub Nomor 979 Tahun 2020 tentang lokasi isolasi perlu diubah,” begitu bunyi Kepgub yang dilihat, Rabu (9/6).

(idn/idn)

Share this article

Recent posts

Pesta Ultah Seleb TikTok Juyyputri Berujung Denda Belasan Juta

Pesta ulang tahun (ultah) seleb TikTok Juyyputri saat PPKM berbuntut panjang. Juyyputri dan sejumlah pihak terkait harus bertanggungjawab dengan membayar denda hingga belasan juta. Acara pesta ulang tahun ke-18 Juyyputri itu digelar pada Rabu (21/7) di sebuah hotel di Kota Bekasi. Saat itu, PPKM Darurat di Jawa dan Bali masih diterapkan.

Dukung Jabar Provinsi Digital, bank bjb Akselerasi Penerapan ETPD

bank bjb turut mengakselerasi terwujudnya Jabar Digital Province atau Jawa Barat Provinsi Digital melalui penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).Dalam hal ini, bank bjb tengah berkolaborasi dengan berbagai stakeholder yang tergabung dalam Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Jabar. Upaya ini dilakukan untuk menetapkan arah kebijakan implementasi ETPD dan memastikan percepatan serta perluasan digitalisasi…

Gelar Pesta Ultah Saat PPKM, Seleb TikTok Juyy Putri Minta Maaf

Seleb TikTok Juyy Putri dihujani kritik karena menggelar pesta ulang tahun di masa PPKM darurat. Juyy Putri kemudian meminta maaf setelah video pesta ulang tahunnya viral di media sosial. "Assalamualaikum Wr. Wb. Jadi di video kali ini aku mau minta maaf kepada semuanya atas kecerobohan dan kelalaian aku mengadakan acara ulang tahun di saat PPKM…

Video Saat Mustang GT500 Terbakar di Pondok Indah

Mobil sport Mustang V8 terbakar di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan, sore tadi. Api melahap hangus bodi mobil tersebut. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 17.00 WIB. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik.

PPKM Level 4 Berlaku Besok, Kapasitas Angkutan Umum-Taksi Online 50%

Penerapan PPKM level 4 berlaku mulai besok hingga 2 Agustus 2021. Angkutan umum hingga taksi online boleh beroperasi selama PPKM level 4, dengan kapasitas 50 persen. "Transportasi umum, kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online, dan kendaraan sewa/rental diberlakukan pengaturan kapasitas maksimum 50 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat," kata Menko Kemaritiman dan…

Popular categories

Recent comments