Komisi VIII Ungkap Sulitnya Berangkatkan Haji: Tak Seperti Serang ke Jakarta

-

Jakarta

Pemerintah secara resmi telah mengumumkan bahwa Indonesia tidak akan memberangkatkan warganya untuk ibadah haji ke Arab Saudi tahun 2021. Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengungkap sejumlah kendala yang dihadapi jika memberangkatkan haji di tengah pandemi Corona.

“Ini bukan kayak berangkatkan orang dari Serang ke Jakarta, gampang. Cuma kalau berangkatkan orang mencapai ribuan, ada dari berbagai daerah, itu rasanya sulit di tengah larangan terbang belum dicabut,” ujar Yandri dalam sebuah webinar bertajuk ‘Menyorot Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji’, Kamis (10/6/2021).

Yandri menyebut ada sejumlah kendala dalam memberangkatkan haji tahun ini. Misalnya pihak Arab Saudi yang tak kunjung mengumumkan kuota haji hingga larangan terbang yang belum dicabut.

“Kita analisis di dalam negeri sudah sangat siap. Tetapi kendala terbesar sebenarnya kuota nggak dikasih, larangan terbang belum dicabut. Terbukti sampai saat ini Saudi belum berikan kuota,” tuturnya.

Padahal, kata Yandri, negara siap menanggung seluruh biaya syarat protokol kesehatan yang harus ditaati para calon jemaah haji. Namun, dia mengatakan banyaknya karantina yang harus dilalui membuat haji mustahil dilaksanakan.

“Kita sudah hitung biaya haji berapa. Perkiraannya Rp 86 juta di tengah pandemi. Tapi itu kita tidak bebankan ke calon jemaah haji karena prokes itu ditanggung negara melalui Menkes. Kalau kita bebankan Rp 6-8 juta ke jemaah, terlalu berat,” kata Yandri.

“Maka waktu itu kita rapat ditanggung penuh negara, termasuk karantina. Berapa hari karantina di Tanah Air, PCR, sampai di tanah suci juga karantina. Intinya hampir 4 kali karantina. Kalau dikasih kuota haji, waduh malah bisa kacau balau,” sambungnya.

Untuk itu, Yandri mengungkapkan DPR menyerahkan soal keberangkatan haji 2021 sepenuhnya ke pemerintah untuk mengambil keputusan terbaik.

“Waktu itu kami rapat tertutup dengan Kemenag, semua fraksi, menghormati dan menyerahkan ke pemerintah untuk mengambil keputusan yang terbaik. Dan itu berdasarkan pembicaraan dari banyak sisi,” imbuh Yandri.

Diketahui, pemerintah melalui Kemenag telah memutuskan untuk meniadakan haji tahun ini. Keputusan tersebut dinilai pahit tapi menjadi yang terbaik.

(maa/maa)

Share this article

Recent posts

Terlalu! Kepsek di Bima NTB Diduga Cabuli 20 Siswi SD

Seorang kepala sekolah (kepsek) di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), berinisial HS dilaporkan ke polisi. HS diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 20 orang siswi sekolah dasar (SD). Kasus ini pun saat ini tengah ditangani oleh Unit PPA Polres Kota Bima.

Megawati Dapat Profesor Kehormatan, Jokowi Puji Perjuangkan Wong Cilik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan selamat atas pengukuhan gelar profesor Megawati Soekarnoputri. Jokowi memuji Megawati sebagai sosok yang memperjuangkan wong cilik. "Pertama-tama saya menyampaikan selamat kepada Ibu Megawati Soekarnoputri atas pengukuhan sebagai profesor kehormatan ilmu pertahanan untuk bidang kepemimpinan strategis Universitas Pertahanan Republik Indonesia," kata Jokowi saat memberikan pidato pengukuhan gelar profesor kehormatan Megawati lewat…

Komisi VIII Ungkap Sulitnya Berangkatkan Haji: Tak Seperti Serang ke Jakarta

Pemerintah secara resmi telah mengumumkan bahwa Indonesia tidak akan memberangkatkan warganya untuk ibadah haji ke Arab Saudi tahun 2021. Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengungkap sejumlah kendala yang dihadapi jika memberangkatkan haji di tengah pandemi Corona.

5 Gerai McD di Jakbar Ditutup Imbas Kerumunan Order BTS Meal

Lima gerai McDonald's di Jakarta Barat ditutup sementara. Penutupan ini imbas kerumunan ojek online yang menerima orderan BTS Meal. Lima gerai McDonalds yang ditutup di Jakarta Barat, yaitu dua gerai McDonalds di Kembangan, dua gerai McDonalds di Kebon Jeruk dan satu gerai McDonalds di Palmerah.

Bobby Jelaskan soal Batas Usia 60 Tahun Penerima Dana Pelayan Warga

Wali Kota Medan Bobby Nasution membuat batasan bagi penerima dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat. Bobby menjelaskan soal alasan batas usia 60 tahun bagi para penerima dana tersebut. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 17/2021 tentang Pemberian Dana Jasa Pelayanan Kepada Warga Pelayan Masyarakat. Batas usia tersebut tertera di poin ke-38…

Popular categories

Recent comments