Vaksinasi di Riau Disorot Jokowi, Anggota DPRD Kritik Keras Pemprov

-

Pekanbaru

Kasus positif COVID-19 di Riau terus mengalami kenaikan hingga Presiden Joko Widodo meminta Menkes untuk mengirimkan banyak vaksin ke Riau. Anggota Komisi V DPRD Riau, Ade Hartati mengkritik ketidaksiapan Pemprov dalam pelaksanaan vaksinasi.

“Kami sudah ada rapat dengar pendapat beberapa waktu yang lalu, dihadiri sama Sekdis Dinas Kesehatan. Secara pribadi saya mendapat gambaran ketidaksiapan pemprov dalam pelaksanaan vaksinasi,” kata Ade, Kamis (20/5/2021).

Politikus PAN itu menilai selama ini Pemprov Riau lewat Dinas Kesehatan hanya mengambil posisi distributor. Sebab, kata Ade, Pemprov Riau hanya bisa meneruskan vaksin yang didapatkan dari pusat tanpa menetapkan penerima prioritas dan strategi pelaksanaan tingkat kabupaten dan kota.

“Pemprov mengambil posisi hanya sebagai distributor vaksin yang diterima dari Pusat. Kelihatan tidak ada koordinasi menetapkan prioritas, strategi dan waktu pelaksanaan dengan kabupaten dan kota. Pelaksanaan vaksinasi lebih bersifat sporadis, terbukti dengan kejadian kemarin,” kata Ade.

Menurut Ade, program vaksinasi yang terus digencarkan pusat, selayaknya diatur pemprov sesuai skala prioritas. Terutama untuk seluruh tenaga kesehatan, di mana para tenaga kesehatan merupakan ujung tombak bagi penanganan pasien COVID-19.

“Kemudian disusul oleh tenaga pendidik dan TNI. Selanjutnya, tentu pemerintah harus memastikan seluruh masyarakat, terutama yang rentan tertular COVID-19 seperti lansia, pedagang dan pekerja. Ini harus dipastikan untuk sesegera mungkin mendapatkan vaksinasi,” katanya.

Ade juga meminta informasi terkait vaksin dibuka seluas-luasnya. Pemerintah harus memastikan alur prioritas dan kepastian waktu sampai hingga kapan masyarakat bisa mendapatkan vaksinasi.

“Sehingga tidak terjadi hal seperti di atas. Dari jumlah awal sebesar 20.000 ribu dosis vaksin untuk Riau. Tentu belum mencukupi untuk seluruh masyarakat Riau dengan jumlah 6,5 juta jiwa. Oleh sebab itu kepastian alur prioritas dan waktu menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi,” kata Ade.

Ade mendesak Pemprov Riau untuk serius menangani COVID-19. Terutama setelah adanya anggaran refocusing tahun 2020 senilai Rp 497 miliar digelontorkan.

“Mendesak keseriusan Pemprov untuk menangani pandemi COVID-19. Jangan sampai anggaran yang digelontorkan menguap, anggaran Rp 497 miliar tak berdampak di 2021. Seharusnya 2021 refocusing anggaran bisa dititik beratkan pada penguatan ekonomi mikro, menekan angka pengangguran terbuka yang dapat membantu ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi,” katanya.

“Ya, itu kita belum telisik Rp 497 miliar itu kemana aja. Intinya, Riau tanpa rencana penanganan pandemi COVID-19,” ujar Ade.

Share this article

Recent posts

Terlalu! Kepsek di Bima NTB Diduga Cabuli 20 Siswi SD

Seorang kepala sekolah (kepsek) di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), berinisial HS dilaporkan ke polisi. HS diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 20 orang siswi sekolah dasar (SD). Kasus ini pun saat ini tengah ditangani oleh Unit PPA Polres Kota Bima.

Megawati Dapat Profesor Kehormatan, Jokowi Puji Perjuangkan Wong Cilik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan selamat atas pengukuhan gelar profesor Megawati Soekarnoputri. Jokowi memuji Megawati sebagai sosok yang memperjuangkan wong cilik. "Pertama-tama saya menyampaikan selamat kepada Ibu Megawati Soekarnoputri atas pengukuhan sebagai profesor kehormatan ilmu pertahanan untuk bidang kepemimpinan strategis Universitas Pertahanan Republik Indonesia," kata Jokowi saat memberikan pidato pengukuhan gelar profesor kehormatan Megawati lewat…

Komisi VIII Ungkap Sulitnya Berangkatkan Haji: Tak Seperti Serang ke Jakarta

Pemerintah secara resmi telah mengumumkan bahwa Indonesia tidak akan memberangkatkan warganya untuk ibadah haji ke Arab Saudi tahun 2021. Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengungkap sejumlah kendala yang dihadapi jika memberangkatkan haji di tengah pandemi Corona.

5 Gerai McD di Jakbar Ditutup Imbas Kerumunan Order BTS Meal

Lima gerai McDonald's di Jakarta Barat ditutup sementara. Penutupan ini imbas kerumunan ojek online yang menerima orderan BTS Meal. Lima gerai McDonalds yang ditutup di Jakarta Barat, yaitu dua gerai McDonalds di Kembangan, dua gerai McDonalds di Kebon Jeruk dan satu gerai McDonalds di Palmerah.

Bobby Jelaskan soal Batas Usia 60 Tahun Penerima Dana Pelayan Warga

Wali Kota Medan Bobby Nasution membuat batasan bagi penerima dana jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat. Bobby menjelaskan soal alasan batas usia 60 tahun bagi para penerima dana tersebut. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 17/2021 tentang Pemberian Dana Jasa Pelayanan Kepada Warga Pelayan Masyarakat. Batas usia tersebut tertera di poin ke-38…

Popular categories

Recent comments