Vaksinasi di Riau Disorot Jokowi, Anggota DPRD Kritik Keras Pemprov

-

Pekanbaru

Kasus positif COVID-19 di Riau terus mengalami kenaikan hingga Presiden Joko Widodo meminta Menkes untuk mengirimkan banyak vaksin ke Riau. Anggota Komisi V DPRD Riau, Ade Hartati mengkritik ketidaksiapan Pemprov dalam pelaksanaan vaksinasi.

“Kami sudah ada rapat dengar pendapat beberapa waktu yang lalu, dihadiri sama Sekdis Dinas Kesehatan. Secara pribadi saya mendapat gambaran ketidaksiapan pemprov dalam pelaksanaan vaksinasi,” kata Ade, Kamis (20/5/2021).

Politikus PAN itu menilai selama ini Pemprov Riau lewat Dinas Kesehatan hanya mengambil posisi distributor. Sebab, kata Ade, Pemprov Riau hanya bisa meneruskan vaksin yang didapatkan dari pusat tanpa menetapkan penerima prioritas dan strategi pelaksanaan tingkat kabupaten dan kota.

“Pemprov mengambil posisi hanya sebagai distributor vaksin yang diterima dari Pusat. Kelihatan tidak ada koordinasi menetapkan prioritas, strategi dan waktu pelaksanaan dengan kabupaten dan kota. Pelaksanaan vaksinasi lebih bersifat sporadis, terbukti dengan kejadian kemarin,” kata Ade.

Menurut Ade, program vaksinasi yang terus digencarkan pusat, selayaknya diatur pemprov sesuai skala prioritas. Terutama untuk seluruh tenaga kesehatan, di mana para tenaga kesehatan merupakan ujung tombak bagi penanganan pasien COVID-19.

“Kemudian disusul oleh tenaga pendidik dan TNI. Selanjutnya, tentu pemerintah harus memastikan seluruh masyarakat, terutama yang rentan tertular COVID-19 seperti lansia, pedagang dan pekerja. Ini harus dipastikan untuk sesegera mungkin mendapatkan vaksinasi,” katanya.

Ade juga meminta informasi terkait vaksin dibuka seluas-luasnya. Pemerintah harus memastikan alur prioritas dan kepastian waktu sampai hingga kapan masyarakat bisa mendapatkan vaksinasi.

“Sehingga tidak terjadi hal seperti di atas. Dari jumlah awal sebesar 20.000 ribu dosis vaksin untuk Riau. Tentu belum mencukupi untuk seluruh masyarakat Riau dengan jumlah 6,5 juta jiwa. Oleh sebab itu kepastian alur prioritas dan waktu menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi,” kata Ade.

Ade mendesak Pemprov Riau untuk serius menangani COVID-19. Terutama setelah adanya anggaran refocusing tahun 2020 senilai Rp 497 miliar digelontorkan.

“Mendesak keseriusan Pemprov untuk menangani pandemi COVID-19. Jangan sampai anggaran yang digelontorkan menguap, anggaran Rp 497 miliar tak berdampak di 2021. Seharusnya 2021 refocusing anggaran bisa dititik beratkan pada penguatan ekonomi mikro, menekan angka pengangguran terbuka yang dapat membantu ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi,” katanya.

“Ya, itu kita belum telisik Rp 497 miliar itu kemana aja. Intinya, Riau tanpa rencana penanganan pandemi COVID-19,” ujar Ade.

Share this article

Recent posts

Bupati Tapteng Bangun Kembali 2 Rumah Warga Manduamas yang Terbakar

Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Bakhtiar Ahmad Sibarani mendapat laporan 2 unit rumah warganya terkena musibah kebakaran. Bakhtiar pun segera melakukan tindakan cepat untuk membantu dan membangun kembali dua rumah warganya yang mengalami kebakaran di Desa Manduamas Lama, Kecamatan Manduamas, Tapteng.

Azis Syamsuddin Bungkam Setelah Ditahan KPK

KPK resmi menetapkan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin sebagai tersangka dalam kasus suap penanganan perkara dana alokasi khusus (DAK) di Lampung Tengah. Azis bungkam setelah ditahan oleh KPK. Pantauan detikcom pada pukul 01.03 WIB, Sabtu (25/9/2021), Azis keluar dari gedung KPK, Jakarta Selatan, tanpa memberikan sepatah kata pun. Dengan tangan terborgol dan berompi tahanan…

Puan Wanti-wanti Pemerintah soal Lonjakan Corona di Libur Akhir Tahun

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengingatkan pemerintah terkait potensi terjadinya kembali lonjakan Corona (COVID-19) saat libur akhir tahun. Puan meminta agar pemerintah mempercepat vaksinasi COVID-19 khususnya di wilayah dengan mobilitas tertinggi.

Nadiem Tegaskan Akan Basmi Tiga Hal dalam Sistem Pendidikan Nasional

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menegaskan bahwa pihaknya akan membasmi tiga hal dalam sistem pendidikan nasional. Ketiganya yakni intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual.

Kebakaran di Toko Swalayan Cilandak Jaksel Padam, Tidak Ada Korban

Petugas dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta telah berhasil memadamkan kebakaran di toko swalayan Cahaya, Jl Cilandak KKO, Jakarta Selatan. Sebanyak 27 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi.

Popular categories

Recent comments