MA Loloskan Grab dari Denda Rp 30 M karena Tak Terbukti Monopoli

-

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melawan Grab. Alhasil, Grab lolos dari denda Rp 30 miliar lantaran tidak terbukti monopoli.

Kasus bermula saat KPPU telah memutuskan PT Solusi Indonesia bersama–kemudian menjadi PT Grab Indonesia– dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) terbukti melanggar Pasal 14 dan 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 pada 2 Juli 2019. Hal itu terkait dalam jasa angkutan sewa khusus yang berkaitan dengan penyediaan aplikasi piranti lunak Grab App yang diselenggarakan di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), Makassar, Medan, dan Surabaya.

Pasal 14 dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat’.

Selanjutnya Pasal 19 menyatakan:
Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa. Lalu pada huruf d, melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

KPPU kemudian menjatuhkan denda kepada Grab Rp 30 miliar. Sementara, TPI didenda dengan jumlah Rp 19 juta. Grab keberatan dan mengajukan banding ke PN Jaksel. Hasilnya, PN Jaksel mengabulkan dan membatalkan keputusan KPPU.

PN Jaksel penyatakan Grab dan TPI tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menyatakan Grab dan TPI tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 19 Huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Giliran KPPU tidak terima dan mengajukan kasasi. Apa kata MA?

“Tolak kasasi,” demikain lansir panitera MA dalam websitenya, Senin (5/4/2021).

Duduk sebagai ketua majelis Zahrul Rabain dengan anggota Ibrahim dan Dwi Sugiarto. Adapun panitera pengganti yaitu Selviana Purba. (asp/rdp)

Share this article

Recent posts

Pria di Aceh Bunuh Nenek Sendiri Demi Ambil Uang Rp 500 Ribu-Cicin Emas

Seorang pria di Aceh Tamiang, Aceh, ABS (18), diduga membunuh neneknya R (61) demi mengambil uang dan emas. ABS diduga mengajak temannya BWR (17) saat mencekik R hingga tewas. "Kejadiannya terjadi di rumah korban pada Rabu tengah malam kemarin. Kedua tersangka masuk ke rumah dengan lebih dulu mengetuk pintu," kata Kasubbag Humas Polres Aceh Tamiang,…

Togel Hongkong: Makanan Utama Indonesia

Dikenal serupa Togel Hongkong dalam bahasa Mandarin dan ditulis sebagai tongkat Ali dalam kaidah Indonesia, hidangan mie ini sangat laku di Asia...

Bagaimanapun, saya harap Kamu menikmati artikel tersebut dan belajar zat darinya. Ingat sekadar, tidak ada simpanan instan dan diantaranya bentuk lotere segala sesuatu pun,...

Jadi, Dikau satu diantara yang enak memenangkan lotere. Luput!Dan akan memerlukan waktu lama guna membangun kepercayaan diri dan harga muncul itu. Anda...

JoMan Desak Sofyan Djalil Didepak, Jubir BPN Anggap Kasak-kusuk

"Entah apa maksud JoMan menyampaikan kasak-kusuk yang sifatnya seakan lebih akurat dari pengambil keputusan sendiri," kata Taufiqulhadi, kepada wartawan, Rabu (14/4/2021). Menurut Taufiqulhadi, hingga kini belum ada pembicaraan mengenai reshuffle kabinet. Yang ada, sebut dia, para pihak yang di luar kabinetlah yang menginginkan adanya reshuffle.

Apa sebab HK Hari Ini Memiliki Keunggulan dalam Taruhan?

Jika Dikau baru mengenal Hong Kong atau belum pernah mengunjungi darat ini, maka Kamu pasti perlu menguji pacuan kuda HK Hari Ini....

Popular categories

Recent comments