MA Loloskan Grab dari Denda Rp 30 M karena Tak Terbukti Monopoli

-

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melawan Grab. Alhasil, Grab lolos dari denda Rp 30 miliar lantaran tidak terbukti monopoli.

Kasus bermula saat KPPU telah memutuskan PT Solusi Indonesia bersama–kemudian menjadi PT Grab Indonesia– dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) terbukti melanggar Pasal 14 dan 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 pada 2 Juli 2019. Hal itu terkait dalam jasa angkutan sewa khusus yang berkaitan dengan penyediaan aplikasi piranti lunak Grab App yang diselenggarakan di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), Makassar, Medan, dan Surabaya.

Pasal 14 dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat’.

Selanjutnya Pasal 19 menyatakan:
Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa. Lalu pada huruf d, melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.

KPPU kemudian menjatuhkan denda kepada Grab Rp 30 miliar. Sementara, TPI didenda dengan jumlah Rp 19 juta. Grab keberatan dan mengajukan banding ke PN Jaksel. Hasilnya, PN Jaksel mengabulkan dan membatalkan keputusan KPPU.

PN Jaksel penyatakan Grab dan TPI tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menyatakan Grab dan TPI tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 19 Huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Giliran KPPU tidak terima dan mengajukan kasasi. Apa kata MA?

“Tolak kasasi,” demikain lansir panitera MA dalam websitenya, Senin (5/4/2021).

Duduk sebagai ketua majelis Zahrul Rabain dengan anggota Ibrahim dan Dwi Sugiarto. Adapun panitera pengganti yaitu Selviana Purba. (asp/rdp)

Share this article

Recent posts

Pesta Ultah Seleb TikTok Juyyputri Berujung Denda Belasan Juta

Pesta ulang tahun (ultah) seleb TikTok Juyyputri saat PPKM berbuntut panjang. Juyyputri dan sejumlah pihak terkait harus bertanggungjawab dengan membayar denda hingga belasan juta. Acara pesta ulang tahun ke-18 Juyyputri itu digelar pada Rabu (21/7) di sebuah hotel di Kota Bekasi. Saat itu, PPKM Darurat di Jawa dan Bali masih diterapkan.

Dukung Jabar Provinsi Digital, bank bjb Akselerasi Penerapan ETPD

bank bjb turut mengakselerasi terwujudnya Jabar Digital Province atau Jawa Barat Provinsi Digital melalui penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).Dalam hal ini, bank bjb tengah berkolaborasi dengan berbagai stakeholder yang tergabung dalam Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Jabar. Upaya ini dilakukan untuk menetapkan arah kebijakan implementasi ETPD dan memastikan percepatan serta perluasan digitalisasi…

Gelar Pesta Ultah Saat PPKM, Seleb TikTok Juyy Putri Minta Maaf

Seleb TikTok Juyy Putri dihujani kritik karena menggelar pesta ulang tahun di masa PPKM darurat. Juyy Putri kemudian meminta maaf setelah video pesta ulang tahunnya viral di media sosial. "Assalamualaikum Wr. Wb. Jadi di video kali ini aku mau minta maaf kepada semuanya atas kecerobohan dan kelalaian aku mengadakan acara ulang tahun di saat PPKM…

Video Saat Mustang GT500 Terbakar di Pondok Indah

Mobil sport Mustang V8 terbakar di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan, sore tadi. Api melahap hangus bodi mobil tersebut. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 17.00 WIB. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik.

PPKM Level 4 Berlaku Besok, Kapasitas Angkutan Umum-Taksi Online 50%

Penerapan PPKM level 4 berlaku mulai besok hingga 2 Agustus 2021. Angkutan umum hingga taksi online boleh beroperasi selama PPKM level 4, dengan kapasitas 50 persen. "Transportasi umum, kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online, dan kendaraan sewa/rental diberlakukan pengaturan kapasitas maksimum 50 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat," kata Menko Kemaritiman dan…

Popular categories

Recent comments