Cegah Korupsi, Bamsoet Dorong KPK & KADIN Bangun Whistleblowing System

-

Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) membangun whistleblowing system. Ini untuk memudahkan pengelolaan laporan, khususnya terhadap saksi tindak pidana korupsi yang berasal dari korporasi.

Hal itu juga sesuai Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, dengan tegas menyatakan bahwa korporasi dapat dipidana bila memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana yang dilakukan untuk kepentingan korporasi.

“Melalui whistleblowing system, para saksi yang melaporkan praktik korupsi di korporasi bisa mendapat perlindungan hukum,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (30/3/2021).

“Selain membangun whistleblowing system sebagai bagian dari upaya penindakan, KPK bersama KADIN Indonesia juga sepakat untuk terus menguatkan kerja sama dalam upaya pencegahan terjadinya korupsi di dunia usaha,” imbuhnya.

Usai pertemuan antara pimpinan KPK dan KADIN Indonesia di Jakarta, Senin kemarin, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menilai, penempatan Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha di bawah Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring dalam struktur organisasi KPK, dapat dimaknai bahwa upaya pencegahan (preventif) lebih diutamakan daripada tindakan represif (penindakan).

Kebijakan ini selaras dengan kenyataan bahwa dari aspek penyelamatan aset (asset recovery), tindakan preventif akan lebih optimal dan berdayaguna dalam penyelamatan aset atau keuangan negara, dibandingkan tindakan represif.

Merujuk pada Ketetapan MPR RI Nomor VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, juga mengamanatkan pentingnya mengkaji dan mengevaluasi seluruh regulasi terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, baik dalam aspek penyederhanaan (simplifikasi), sinkronisasi dan konsistensi, efektivitas, dan yang tidak kalah penting adalah penekanan fungsi preventif (pencegahan).

“Pentingnya menitikberatkan upaya pemberantasan korupsi pada aspek ‘pencegahan’, tentunya dapat dilakukan melalui beragam cara. Yang terpenting adalah, bahwa agar berdampak optimal, upaya-upaya tersebut harus dilakukan melalui langkah integratif dan kolaboratif, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

Diungkapkannya, ada peran pemerintah selaku penyusun kebijakan dan regulasi. Ada peran dunia usaha yang dijamin hak-haknya untuk menjalankan bisnis melalui persaingan usaha yang adil dan transparan.

Ada peran birokrasi yang berintegritas dan berorientasi melayani. Ada peran sistem dan mekanisme yang menjamin terselenggaranya proses bisnis yang sehat dan akuntabel dari hulu sampai ke hilir. Lalu ada peran lembaga penegak hukum yang mengedepankan upaya-upaya preventif, mengawasi dan menegakkan aturan main, serta adanya peran partisipasi publik.

Menurut Mantan Ketua Komisi III Bidang Hukum dan Keamanan ini, dari perspektif dunia usaha, berbagai kebijakan yang diterbitkan pemerintah pascareformasi dinilai cenderung merugikan pengusaha, misalnya bila dirujuk pada sektor pajak, perizinan, lingkungan, sehingga pada akhirnya justru memperlambat pengembangan sektor industri. Kondisi ini juga disinyalir menjadi salah satu faktor pemicu lahirnya perilaku korup yang melibatkan pihak swasta/dunia usaha.

“Secara prinsip, dalam konteks dunia usaha, saya meyakini sepenuhnya bahwa tentunya tidak ada satu pun pengusaha yang mau terjerumus pada tindak pidana korupsi,” ujarnya.

“Namun kenyataan di lapangan, masih banyak kendala yang dihadapi dan menempatkan para pengusaha dalam posisi dilematis. Di satu sisi ingin berpartisipasi dalam proses bisnis yang berjalan, namun di sisi lain juga dihadapkan pada hambatan-hambatan dalam birokrasi atau mekanisme bisnis yang pada akhirnya dapat menjerumuskan mereka, sehingga terlibat pada suatu tindak pidana korupsi,” jelasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan KPK sebetulnya sudah membuat protokol pencegahan korupsi di dunia usaha melalui Corruption Prevention Guide for Business atau ISO 37001 Anti Bribery Management Systems. Namun, belum diikuti sepenuhnya oleh dunia usaha.

“Data KPK per Desember 2020 mencatat, hampir 70 persen korupsi melibatkan pelaku usaha dari mulai swasta, BUMN, hingga BUMD. Berdasarkan berbagai temuan KPK di lapangan, praktik korupsi terjadi karena ada dua belah pihak yang saling berkolaborasi, yakni dari sisi pemerintah sebagai regulator dan dari sisi dunia usaha,” jelas Bamsoet.

Ketua DPR RI ke-20 ini menambahkan bahkan KPK mencatat 60 persen persoalan investasi yang tidak berintegritas berasal dari penyuapan. Kemudian baru diikuti oleh persoalan pada pengadaan (procurement) sebesar 23 persen.

“Sangat penting bagi dunia usaha menerapkan prinsip antikorupsi. Bila dijalankan, justru akan membuat perusahaan menjadi lebih efisien dan meningkatkan profit, karena tidak perlu melakukan penyuapan maupun khawatir tertangkap aparat hukum,” pungkas Bamsoet.

Turut hadir dalam pertemuan itu antara lain pimpinan atau komisioner KPK Lili Pintauli Siregar dan Nurul Ghufron, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, Direktur Anti Korupsi Badan Usaha KPK Aminudin serta Ketua Umum KADIN Indonesia Rosan Roeslani. (mul/mpr)

Share this article

Recent posts

Pesta Ultah Seleb TikTok Juyyputri Berujung Denda Belasan Juta

Pesta ulang tahun (ultah) seleb TikTok Juyyputri saat PPKM berbuntut panjang. Juyyputri dan sejumlah pihak terkait harus bertanggungjawab dengan membayar denda hingga belasan juta. Acara pesta ulang tahun ke-18 Juyyputri itu digelar pada Rabu (21/7) di sebuah hotel di Kota Bekasi. Saat itu, PPKM Darurat di Jawa dan Bali masih diterapkan.

Dukung Jabar Provinsi Digital, bank bjb Akselerasi Penerapan ETPD

bank bjb turut mengakselerasi terwujudnya Jabar Digital Province atau Jawa Barat Provinsi Digital melalui penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).Dalam hal ini, bank bjb tengah berkolaborasi dengan berbagai stakeholder yang tergabung dalam Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Jabar. Upaya ini dilakukan untuk menetapkan arah kebijakan implementasi ETPD dan memastikan percepatan serta perluasan digitalisasi…

Gelar Pesta Ultah Saat PPKM, Seleb TikTok Juyy Putri Minta Maaf

Seleb TikTok Juyy Putri dihujani kritik karena menggelar pesta ulang tahun di masa PPKM darurat. Juyy Putri kemudian meminta maaf setelah video pesta ulang tahunnya viral di media sosial. "Assalamualaikum Wr. Wb. Jadi di video kali ini aku mau minta maaf kepada semuanya atas kecerobohan dan kelalaian aku mengadakan acara ulang tahun di saat PPKM…

Video Saat Mustang GT500 Terbakar di Pondok Indah

Mobil sport Mustang V8 terbakar di daerah Pondok Indah, Jakarta Selatan, sore tadi. Api melahap hangus bodi mobil tersebut. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 17.00 WIB. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik.

PPKM Level 4 Berlaku Besok, Kapasitas Angkutan Umum-Taksi Online 50%

Penerapan PPKM level 4 berlaku mulai besok hingga 2 Agustus 2021. Angkutan umum hingga taksi online boleh beroperasi selama PPKM level 4, dengan kapasitas 50 persen. "Transportasi umum, kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online, dan kendaraan sewa/rental diberlakukan pengaturan kapasitas maksimum 50 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat," kata Menko Kemaritiman dan…

Popular categories

Recent comments