Buzzer Dinilai Perlu Ditata hingga Diingatkan Batasan Bermedia Sosial

-

Jakarta

Fenomena buzzer di media sosial (medos) kembali diperbincangkan khalayak ramai. Kemunculan buzzer ini dinilai perlu ditata hingga diingatkan batasan dalam bermedia sosial.

“Pada demokrasi, buuzzer ini menutup suara asli opini publik yang berusaha disampaikan oleh masyarakat. Karena kan nggak bisa semuanya pegiat media sosial itu berada dalam tataran follower yang banyak. Sehingga pada saat seorang pegiat media sosial dengan follower banyak bicara, seolah-olah itu memang menutupi suara pegiat media sosial lainnya. Padahal pegiat media sosial lainnya berbicara sama atau bicara berbeda terhadap opini yang sama, menurut saya,” kata pakar komunikasi politik, Hendri Satrio dalam acara d’Rooftalk dengan tema ‘Etika Berdengung di Media Sosial’ yang disiarkan detikcom, Rabu (3/2/2021).

“Jadi memang buzzer ini harus ditata, makanya kita sebetulnya berdebat tentang buzzer ini sudah cukup lama, bahkan saya sering sekali menyarankan jangan sampai dianggap gara-gara jempol kita menjadi terpecah,” imbuhnya.

Hendri mengingatkan kemunculan buzzer ini perlu dibarengi penegakan hukum. Menurut Hendri, persoalan buzzer bisa dibereskan dengan hukum yang adil.

“Nah yang terjadi seperti sekarang ini, memang harus dengan cepat diselesaikan bila hukumnya tegak setegak-tegaknya dan seadil-adilnya,” ucapnya.

Sementara itu, pakar hukum pidana Asep Iwan Irawan bicara soal batasan berpendapat di media sosial. Asep mengingatkan batasan bermedia sosial diatur di dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Kebebasan berpendapat itu kan dijamin undang-undang, hak asasi, siapa pun boleh ngomong, ngomong apa pun boleh, tapi hati-hati, ada batasannya. Kalau anda ngomong asusila, pornografi, ngomong judi, ngomong penghinaan, pencernaan, SARA, ngerusak sistem. Itu ada batasannya di UU ITE,” sebut Asep.

Asep berbicara soal batasan berpendapat di media sosial tak fokus dalam satu perkara kasus. Namun, dia menegaskan adanya batasan apa saja yang tak patut disinggung di media sosial.

“Nah yang menarik sekarang itu biasanya menggunakan Pasal 27 ayat 3 penghinaan, nah yang kedua Pasal 28 ayat 2. Sekali lagi, siapa pun, saya tidak bicara Abu, mau Abi, Abe, mau apa pun, ketika siapa pun tanpa hak menghina orang, harus dihukum, siapa pun tanpa hak menyebarkan informasi, yang tadi dikatakan Mang Ade isinya permusuhan, kebencian, suku, agama, SARA, harus diproses, suka nggak suka,” imbuhnya.

(rfs/zak)

Share this article

Recent posts

Panglima TNI-Kapolri Sidak ke 3 Titik di DKI, Minta PPKM Mikro Diperkuat

Menkes Budi Gunadi Sadikin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tiga lokasi di wilayah DKI Jakarta terkait PPKM Mikro. Ketiga pos PPKM Mikro yang mereka tinjau berada di Kelurahan Jagakarsa, Jaksel; Kelurahan Pondok Kelapa, Jaktim; dan Kelurahan Cengkareng Timur, Jakbar.

Pengumuman! 8 Ruas Jalan di Palembang Bakal Disekat Mulai Malam Ini

Kasus Corona di Sumatera Selatan (Sumsel) semakin melonjak. Polisi pun mulai menerapkan pembatasan mobilitas di sejumlah ruas jalan di Palembang. Data yang diterima detikcom, total kasus Corona di Sumsel per Selasa (22/6/2021) mencapai 27.381. Kemarin tambahan kasus Corona di Jakarta sebanyak 150. Sementara total kasus sembuh ada 24.643 pasien dan akumulasi kasus meninggal ada 1.384…

Sakit Hati Usai Saling Ejek, Seorang Pria di Sumut Bunuh Rekan Kerjanya

Polisi menangkap seorang pria berinisial Z (27) di Sumatera Utara. Pria ini diduga telah membunuh rekan kerjanya. Z adalah warga Jl Veteran, Kecamatan Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara (Sumut). Dia membunuh rekannya pada Sabtu (19/6/2021) kemarin.

Corona RI Tembus 2 Juta, Hanya Maluku yang Nihil Kasus Baru

Akumulasi kasus positif virus Corona (COVID-19) melonjak menjadi 2 juta kasus. Dari penambahan 14.536 kasus hari ini, hanya Maluku yang nihil penambahan kasus positif. Informasi tersebut dapat dilihat dari data yang dibagikan oleh BNPB pada Senin (21/6/2021). Di Maluku, pada 20 Juni 2021, jumlah kasus positif sebanyak 8.057 kasus. Dengan begitu, kasus di Maluku tetap…

Kerap Palak Warga, 3 Preman Berkedok Polisi di Makassar Diringkus

Polisi menangkap tiga preman di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), yang kerap memalak warga. Saat memalak, pelaku kerap memakai identitas polisi untuk meyakinkan para korbannya. "Personil tim 2 Thunder dan Patmor Unit 3 Turjawali Dit Samapta Polda Sulsel melakukan penangkapan 3 orang pelaku aksi premanisme berupa pemalakan dan pemerasan terhadap pedagang kaki lima, hotel dan pedagang…

Popular categories

Recent comments