Jazilul: Jika Jokowi Jadi Orang Pertama Divaksin Artinya Vaksin Aman

-

Jakarta

Vaksinasi COVID-19 rencananya akan mulai dilakukan 13 Januari 2021, namun, sampai dengan saat ini izin edar vaksin Sinovac dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum juga dikeluarkan. Hal ini lantas menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.

Merespons hal tersebut, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid meminta masyarakat tak perlu cemas soal keamanan vaksin Corona. Menurutnya, jika Presiden Jokowi saja menyatakan siap untuk menjadi orang pertama yang disuntik vaksin, artinya vaksin COVID-19 sudah dipastikan aman.

“Kalau Presiden saja menjadi orang pertama yang divaksinasi, saya yakin vaksin ini aman,” ujar Jazilul dalam keterangannya, Jumat (8/1/2021).

Kendati demikian, ia tetap berpesan agar BPOM dapat menjalankan tugas secara profesional dan proporsional, serta tidak terpengaruh terhadap desakan untuk segera mengeluarkan vaksin tersebut.

“Jadi jangan karena desakan, tetapi memang karena profesionalisme. Jika vaksin ini sudah layak untuk mendapatkan izin edar, maka saya BPOM untuk segera mengeluarkan izin edar karena vaksin sudah sampai di sini, sudah sampai di Indonesia, bahkan sudah diedarkan ke daerah. Saya mendengar informasi Presiden akan melakukan vaksinasi pada Rabu, tanggal 13. Itu artinya sebelum tanggal 13, BPOM sudah keluar izin edarnya,” terangnya.

Jazilul atau yang dikenal dengan Gus Jazil juga meminta kepada masyarakat untuk menghentikan penyebaran hoax atau informasi tidak benar terkait vaksin COVID-19, guna meminimalisir timbulnya keraguan dan kebingungan di tengah masyarakat.

“Berita hoax yang tidak benar terkait efek vaksin yang katanya ada orang meninggal karena divaksin, padahal itu berita lama, (tahun) 2018. Nah seperti ini memunculkan ada keraguan, ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah, BPOM, Kementerian Kesehatan,” tutur Gus Jazil.

Dikatakannya, pemerintah telah bekerja keras demi bisa mendatangkan vaksin Corona ke Indonesia, yang saat ini tengah melalui proses uji klinis di BPOM.

“Makanya pemerintah juga harus memastikan vaksin ini aman dan berita hoax, berita yang tidak benar tolong agar jangan diedarkan karena ini membuat masyarakat menjadi ragu,” pungkasnya.

(mul/ega)

Share this article

Recent posts

PPKM Level 4 Berlaku Besok, Kapasitas Angkutan Umum-Taksi Online 50%

Penerapan PPKM level 4 berlaku mulai besok hingga 2 Agustus 2021. Angkutan umum hingga taksi online boleh beroperasi selama PPKM level 4, dengan kapasitas 50 persen. "Transportasi umum, kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online, dan kendaraan sewa/rental diberlakukan pengaturan kapasitas maksimum 50 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat," kata Menko Kemaritiman dan…

Misteri Perusak Patung Ikon di Sulbar Dirusak Bikin Gempar

Video viral beredar menunjukkan seorang pria bermartil menghancurkan patung di salah satu sudut Polewali Mandar. Misteri masih belum terungkap, kenapa pria itu menghancurkan patung? Dalam salah satu potongan video pendek yang beredar di media sosial, tampak pria bermartil memukul-mukul Patung Tani yang tinggi menjulang. Peristiwa ini ternyata mengambil tempat di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar,…

Dua Lembaga BPJS Akan Integrasikan Data Layanan Jaminan Sosial

BPJS Kesehatan dan BPJAMSOSTEK akan mengintegrasikan data layanan program jaminan sosial dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) secara spesifik. Dengan adanya integrasi data tersebut diharapkan akan meningkatkan mutu layanan yang diterima peserta.

Duka Bocah Vino Jadi Yatim Piatu Gegara Corona

Sungguh malang nasib seorang bocah di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, bernama Alviano Dava Raharjo alias Vino. Bocah berusia 10 tahun itu harus kehilangan kedua orang tuanya gara-gara Corona (COVID-19).

Alasan Pemerintah Ganti Istilah PPKM Darurat Jadi Per Level

Pemerintah menjelaskan alasan mengganti istilah PPKM Darurat menjadi PPKM dengan level tertentu. Pergantian itu disebut mengikuti arahan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). "Terkait dengan level memang kita mengikuti apa yang diarahkan oleh WHO dan kita menggunakan dua level yaitu level transmisi dan kapasitas respons," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual, Rabu (21/7/2021).

Popular categories

Recent comments