Mahfud: Tak Setuju Aturan Pemerintah, Tempuhlah Mekanisme Konstitusional

-

Jakarta

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md bicara soal aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Mahfud mengatakan, setiap warga wajib mengikuti aturan tersebut.

Hal itu disampaikannya saat menjadi Keynote Speaker di ‘Seminar Nasional Pengelolaan Perbatasan Laut Republik Indonesia’, di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (15/12/2020). Mahfud mulanya bicara soal kedaulatan.

“Sejak menyatakan diri sebagai negara yang merdeka, maka pada saat yang sama Indonesia mempunyai kedaulatan. Kedaulatan itu artinya kekuasaan untuk menentukan kebijakan dan membuat aturan-aturan yang membuat aturan-aturan, kebijakan-kebijakan yang harus diikuti,” kata Mahfud.

Mahfud mengatakan, pemerintah memiliki kekuasaan untuk membuat aturan dan kebijakan. Setiap warga negara, kata dia, wajib mengikuti aturan dan kebijakan pemerintah itu.

“Siapa itu yang membuat? Yang membuat tentu pemerintah. Mengapa pemerintah berhak membuat dan keputusan-keputusannya serta aturan-aturannya harus diikuti? Karena dia memimpin negara yang berdaulat,” ungkapnya.

Meski demikian, kata Mahfud, rakyat juga memiliki setir kepemimpinan. Dia mengungkapkan, kepemimpinan itu diberikan kepada rakyat melalui mekanisme konstitusional.

“Dan kepemimpinan diberikan kepada rakyat melalui mekanisme konstitusi. Oleh sebab itu setiap warga negara atau siapapun di republik ini yang ingin ikut mengatur atau kurang setuju dengan aturan-aturan yang ada, tempuhlah mekanisme konstitusional untuk membuat aturan-aturan dan menegakkan aturan. Jadi hidup menjadi tertib,” ucap Mahfud.

Mahfud pun memastikan negara bakal hadir untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Pasalnya, keutuhan wilayah hingga ideologi Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah.

“Nah maka tugas negara salah satunya adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah bangsa Indonesia. Menjaga keutuhan, ideologi, dan keutuhan wilayah itu tugas dari setiap pemerintah Indonesia,” pungkas Mahfud.

(mae/mae)

Share this article

Recent posts

Tolak Warganya Di-rapid Antigen, Kades di Probolinggo Minta Maaf

Satgas COVID-19 Kabupaten Probolinggo turun tangan setelah video pejabat pemerintahan desa di Probolinggo menolak kedatangan petugas saat akan melakukan rapid test terhadap masyarakat. Setelah didatangi, Kepala Desa Banjar Sawah, Tegal Siwalah meminta maaf atas pernyataannya.

LTMPT Undur Batas Masa Sanggah Kuota SNMPTN 2021 hingga 7 Februari

Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) mengundurkan batas layanan masa sanggah dan perbaikan kuota SNMPTN 2021 menjadi 7 Februari 2021 pukul 15.00 WIB. Sebelumnya, sekolah hanya bisa mengakses layanan tersebut hingga 15 Januari 2021.

Tiba di Soetta, Keluarga Korban Sriwijaya Air Dikawal Polisi Hingga RS Polri

Polres Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) mengawal kedatangan rombongan keluarga korban jatuhnya Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan Pulau Laki, Kepulauan Seribu. Ada 2 kloter pesawat yang datang hari ini.

Black Box Sriwijaya Air SJ182 yang Ditemukan FDR

Black box atau kotak hitam pesawat Sriwijaya Air SJ182 telah ditemukan. Black box yang ditemukan adalah perekam data penerbangan atau flight data recorder (FDR). "Seperti diketahui, FDR sudah ditemukan," kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam jumpa pers di JICT, Jakarta, Selasa (12/1/2021).

Cemarkan Nama Anggota DPRD, Pendukung Gubernur Sulsel Divonis 4 Bulan Bui

Pendukung Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah, Chalifa Mansilya Angge (51) dihukum 4 bulan penjara. Chalifa dinyatakan terbukti bersalah melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena mencemarkan nama baik anggota DPRD Sulsel, Kadir Halid.

Popular categories

Recent comments