Saksi: Red Notice Baru Djoko Tjandra Belum Terbit karena Kurang Syarat

-

Jakarta

Interpol pusat yang berada di Lyon, Prancis pernah bersurat ke Sekretariat NCB (National Central Bureau) Interpol Indonesia perihal masa berlaku red notice atas nama Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. Seperti apa ceritanya?

Perihal itu disampaikan Kombes Bartholomeus I Made Oka saat bersaksi dalam sidang lanjutan perkara suap yang menjerat Irjen Napoleon Bonaparte. Oka mengaku menjabat sebagai Kepala Bagian Komunikasi International (Kabag Kominter) Interpol di Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri yang saat itu dikepalai Irjen Napoleon.

Oka mengatakan pada tahun 2019 terdapat surat dari Interpol pusat mengenai red notice Djoko Tjandra. Surat itu menyebutkan bila masa berlaku red notice Djoko Tjandra akan berakhir.

“Hanya surat pemberitahuan yang menyampaikan bahwa red notice Djoko Tjandra 6 bulan lagi akan habis sehingga diminta perpanjangan Januari 2019,” ucap Oka saat bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (14/12/2020).

Saat itu Kadivhubinter Polri yang dijabat Irjen Napoleon disebut memerintahkan Oka untuk membalas surat tersebut. Oka mengatakan bila Napoleon memerintahkannya untuk mengajukan permohonan perpanjangan red notice Djoko Tjandra.

“Jadi waktu itu kami diperintah Pak Kadivhubinter untuk menerbitkan permohonan pengajuan red notice atas nama Joko Soegiarto Tjandra,” kata Oka.

Namun, menurut Oka, permohonan perpanjangan red notice itu tidak dapat dipenuhi karena kekurangan syarat. Oka mengatakan Kejaksaan Agung (Kejagung) selaku aparat hukum yang memiliki wewenang untuk perpanjangan red notice itu belum melengkapi persyaratan yang diperlukan.

“Jawaban Lyon, red notice tersebut belum bisa diterbitkan karena ada persyaratan yang kurang. (Persyaratan) data pribadi setahu saya,” ucap Oka.

“Setahu saya sampai saat ini belum (terpenuhi) Yang Mulia,” imbuhnya.

Diketahui, jaksa mendakwa Irjen Napoleon Bonaparte telah menerima suap dengan nilai sekitar Rp 6 miliar dari Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra. Suap itu diberikan Djoko Tjandra agar Napoleon, yang menjabat Kadivhubinter Polri, mengupayakan penghapusan status buron.

Napoleon juga didakwa bersama Brigjen Prasetijo sebagai Kepala Biro Koordinator Pengawas (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Polri. Napoleon disebut jaksa menerima suap senilai SGD 200 ribu dan USD 270 ribu, jika dirupiahkan uang itu mencapai Rp 6 miliar lebih.

Irjen Napoleon pernah bersaksi mengenai hal serupa. Bagaimana ceritanya?

Share this article

Recent posts

PPKM Level 4 Berlaku Besok, Kapasitas Angkutan Umum-Taksi Online 50%

Penerapan PPKM level 4 berlaku mulai besok hingga 2 Agustus 2021. Angkutan umum hingga taksi online boleh beroperasi selama PPKM level 4, dengan kapasitas 50 persen. "Transportasi umum, kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online, dan kendaraan sewa/rental diberlakukan pengaturan kapasitas maksimum 50 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat," kata Menko Kemaritiman dan…

Misteri Perusak Patung Ikon di Sulbar Dirusak Bikin Gempar

Video viral beredar menunjukkan seorang pria bermartil menghancurkan patung di salah satu sudut Polewali Mandar. Misteri masih belum terungkap, kenapa pria itu menghancurkan patung? Dalam salah satu potongan video pendek yang beredar di media sosial, tampak pria bermartil memukul-mukul Patung Tani yang tinggi menjulang. Peristiwa ini ternyata mengambil tempat di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar,…

Dua Lembaga BPJS Akan Integrasikan Data Layanan Jaminan Sosial

BPJS Kesehatan dan BPJAMSOSTEK akan mengintegrasikan data layanan program jaminan sosial dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) secara spesifik. Dengan adanya integrasi data tersebut diharapkan akan meningkatkan mutu layanan yang diterima peserta.

Duka Bocah Vino Jadi Yatim Piatu Gegara Corona

Sungguh malang nasib seorang bocah di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, bernama Alviano Dava Raharjo alias Vino. Bocah berusia 10 tahun itu harus kehilangan kedua orang tuanya gara-gara Corona (COVID-19).

Alasan Pemerintah Ganti Istilah PPKM Darurat Jadi Per Level

Pemerintah menjelaskan alasan mengganti istilah PPKM Darurat menjadi PPKM dengan level tertentu. Pergantian itu disebut mengikuti arahan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). "Terkait dengan level memang kita mengikuti apa yang diarahkan oleh WHO dan kita menggunakan dua level yaitu level transmisi dan kapasitas respons," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual, Rabu (21/7/2021).

Popular categories

Recent comments