Habib Rizieq Disangkakan Pasal Penghasutan, Kuasa Hukum: Maksain Banget

-

Jakarta

Salah satu pasal yang disangkakan kepada Pemimpin FPI, Habib Rizieq Shihab dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat, adalah pasal 160 KUHP soal penghasutan. Kuasa hukum Habib Rizieq merasa heran polisi menyangkakan dengan pasal tersebut.

“Dalam pemeriksaan oleh penyidik pada 12 Desember, dinyatakan bahwa HRS ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka tidak hanya dengan Pasal 93 UU Karantina Kesehatan, juga disangkakan dengan Pasal 160 KUHP atas perbuatannya ‘menghasut orang-orang untuk berkumpul’ atau ‘menciptakan kerumunan di kediamannya sehubungan dengan acara pernikahan anaknya dan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW,” kata Ketua Tim Bantuan Hukum FPI, Sugito Atmo saat dihubungi detikcom, Minggu (13/12/2020).

Sugito menyebut, pengenaan pasal penghasutan cenderung memaksakan. Mengingat, menurut Sugito, sejak awal Habib Rizieq dipanggil polisi terkait kerumunan saat gelaran acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya.

“Dari sinilah benar jika ada yang menganggap bahwa penggunaan pasal-pasal pidana kepada HRS adalah dipaksakan alias ‘maksain banget’,” tegasnya.

Ia menilai pasal 160 KUHP ini masuk ke dalam delik materiil. Untuk itu, penyidik perlu membuktikan akibat yang ditimbulkan dari unsur pidana tersebut.

“Kan begini kalau terkait 160 penghasutan itukan sekarang delik materiil, bukan delik formil. Misalnya, dia menghasut terjadilah penyerangan. Menghasut terjadinya kebaran, terjadilah kebakaran. Kan begini kalau yang (kena) 160 penghasutan itu kan skala delik materiil bukan delik formil. Misalnya dia menghasut untuk menyerang, terjadilah penyerangan. menghasut untuk membakar, terjadilah pembakaran. Delik itukan diuji di mahkamah konstitusi. Ini makanya menjadi menarik ketika itu ada kegiatan di Habib Rizieq Shihab,” tegasnya.

Salin itu, HRS turut dijerat pasal 216 KUHP mengenai upaya menghalang-halangi petugas. Sugito juga mempertanyakan soal pengenaan pasal tersebut.

“Jadi dianggap kita dari teman seakan-akan menghalangi petugas. Petugas yang mana? Orang kita mempersilahkan untuk supaya pelaksanaannya itu sesuai protokol kesehatan,” ungkapnya.

Dalam pasal 216 KUHP, polisi turut menduga HRS dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang berlaku. Tim kuasa hukum menduga hal ini berkaitan dengan kegiatan yang menyebabkan kerumunan.

“Belum mendapatkan penjelasan secara detil, tapi saya dugaan kuat, tidak menuruti perintah UU, karena adab kegiatan yang banyak mengumpulkan orang di saat PSBB,” jelasnya.

Bagaimana penjelasan mengenai pasal yang disangkakan kepada Habib Rizieq. Simak di halaman selanjutnya…

Share this article

Recent posts

Tolak Warganya Di-rapid Antigen, Kades di Probolinggo Minta Maaf

Satgas COVID-19 Kabupaten Probolinggo turun tangan setelah video pejabat pemerintahan desa di Probolinggo menolak kedatangan petugas saat akan melakukan rapid test terhadap masyarakat. Setelah didatangi, Kepala Desa Banjar Sawah, Tegal Siwalah meminta maaf atas pernyataannya.

LTMPT Undur Batas Masa Sanggah Kuota SNMPTN 2021 hingga 7 Februari

Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) mengundurkan batas layanan masa sanggah dan perbaikan kuota SNMPTN 2021 menjadi 7 Februari 2021 pukul 15.00 WIB. Sebelumnya, sekolah hanya bisa mengakses layanan tersebut hingga 15 Januari 2021.

Tiba di Soetta, Keluarga Korban Sriwijaya Air Dikawal Polisi Hingga RS Polri

Polres Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) mengawal kedatangan rombongan keluarga korban jatuhnya Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan Pulau Laki, Kepulauan Seribu. Ada 2 kloter pesawat yang datang hari ini.

Black Box Sriwijaya Air SJ182 yang Ditemukan FDR

Black box atau kotak hitam pesawat Sriwijaya Air SJ182 telah ditemukan. Black box yang ditemukan adalah perekam data penerbangan atau flight data recorder (FDR). "Seperti diketahui, FDR sudah ditemukan," kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam jumpa pers di JICT, Jakarta, Selasa (12/1/2021).

Cemarkan Nama Anggota DPRD, Pendukung Gubernur Sulsel Divonis 4 Bulan Bui

Pendukung Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah, Chalifa Mansilya Angge (51) dihukum 4 bulan penjara. Chalifa dinyatakan terbukti bersalah melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena mencemarkan nama baik anggota DPRD Sulsel, Kadir Halid.

Popular categories

Recent comments