Legislator Gerindra Sarankan Kenaikan Tunjangan Rp 8 M DPRD DKI Ditunda

-

Jakarta

DPRD DKI mengusulkan rencana kenaikan gaji-tunjangan menjadi senilai Rp 8 miliar per anggota dalam satu tahun. Politikus Partai Gerindra, Sodik Mudjahid menyarankan agar kenaikan tunjangan ditunda karena pandemi COVID-19 masih berlangsung.

Anggota Komisi II DPR RI ini menjelaskan 5 faktor yang dapat memengaruhi jumlah gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Sodik menilai persoalan gaji dan tunjangan merupakan hal yang relatif.

“Walaupun sesuai dengan 5 faktor tadi, akan tetapi dalam musim Covid yang banyak menurunkan kemampuan ekonomi rakyat, sebaiknya kenaikan ditunda,” kata Sodik kepada wartawan, Jumat (4/12/2020).

Menurut Sodik, kelima faktor yang memengaruhi tunjangan itu meliputi fungsi legislator untuk membuat peraturan daerah, penetapan APBD DKI, dan pengawasan kinerja jajaran Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, faktor lainnya juga mencakup kondisi kehidupan DKI Jakarta.

“Satu, fungsi legislator untuk membuat perda, penetapan APBD DKI dan pengawasan kinerja gubernur dan seluruh jajarannya. Dua, kinerja DPRD DKI sebagai mitra gubernur,” kata Sodik.

“Tiga, kinerja anggota DPRD DKI sebagai wakil dan aspirator rakyat. Empat, APBD DKI khususnya PAD DKI. Lima, kondisi umum ekonomi dan kehidupan DKI,” sambungnya.

Karenanya, Sodik menilai kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta adalah hal wajar apabila sudah sesuai dengan 5 faktor di atas. Sebaliknya, ia menyebut, jumlah tunjangan akan menjadi tidak wajar jika tidak sesuai dengan 5 faktor tersebut.

“Jadi kenaikan gaji anggota DPRD DKI adalah wajar, selama sesuai dan sebanding dengan lima fungsi dan kinerja tadi dan menjadi tidak wajar, jika tidak sesuai dan tidak sebanding dengan 5 faktor tadi,” paparnya.

Sebelumnya diberitakan, DPRD DKI Jakarta saat ini tengah mengajukan anggaran untuk tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. Total tunjangan tersebut mencapai Rp 8 miliar. Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono mengatakan rencana anggaran RKT 2021 itu masih dalam bentuk draf.

“Draf, jadi memformat kira-kira kalau kalau dari kisi-kisi jadi pendapatan itu ada tunjangan reses, setelah reses kan laporan selesai dapat tunjangan reses tuh, sesuai dengan sosper (kegiatan yang dianggarkan), sosper kan nggak dapat, sosper minta dapat, tunjangan transport, itulah yang dikalkulasi makanya ada pendapatan yang tidak langsung, itu maksudnya benefit yang didapatkan,” ujar Mujiyono di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (27/11).

“Kan bedanya sosper, yang naik itu rencana akan diminta naik tunjangan perumahan sama tunjangan transport udah, dan itu nggak gede. Tunjangan transport naik jadi Rp 12 (juta), tunjangan perumahan naiknya Rp 13 (juta) apa berapa ya, pokoknya naiknya Rp 40 (juta),” katanya.

(hel/imk)

Share this article

Recent posts

Tolak Warganya Di-rapid Antigen, Kades di Probolinggo Minta Maaf

Satgas COVID-19 Kabupaten Probolinggo turun tangan setelah video pejabat pemerintahan desa di Probolinggo menolak kedatangan petugas saat akan melakukan rapid test terhadap masyarakat. Setelah didatangi, Kepala Desa Banjar Sawah, Tegal Siwalah meminta maaf atas pernyataannya.

LTMPT Undur Batas Masa Sanggah Kuota SNMPTN 2021 hingga 7 Februari

Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) mengundurkan batas layanan masa sanggah dan perbaikan kuota SNMPTN 2021 menjadi 7 Februari 2021 pukul 15.00 WIB. Sebelumnya, sekolah hanya bisa mengakses layanan tersebut hingga 15 Januari 2021.

Tiba di Soetta, Keluarga Korban Sriwijaya Air Dikawal Polisi Hingga RS Polri

Polres Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) mengawal kedatangan rombongan keluarga korban jatuhnya Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan Pulau Laki, Kepulauan Seribu. Ada 2 kloter pesawat yang datang hari ini.

Black Box Sriwijaya Air SJ182 yang Ditemukan FDR

Black box atau kotak hitam pesawat Sriwijaya Air SJ182 telah ditemukan. Black box yang ditemukan adalah perekam data penerbangan atau flight data recorder (FDR). "Seperti diketahui, FDR sudah ditemukan," kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam jumpa pers di JICT, Jakarta, Selasa (12/1/2021).

Cemarkan Nama Anggota DPRD, Pendukung Gubernur Sulsel Divonis 4 Bulan Bui

Pendukung Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah, Chalifa Mansilya Angge (51) dihukum 4 bulan penjara. Chalifa dinyatakan terbukti bersalah melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena mencemarkan nama baik anggota DPRD Sulsel, Kadir Halid.

Popular categories

Recent comments