Legislator Gerindra Sarankan Kenaikan Tunjangan Rp 8 M DPRD DKI Ditunda

-

Jakarta

DPRD DKI mengusulkan rencana kenaikan gaji-tunjangan menjadi senilai Rp 8 miliar per anggota dalam satu tahun. Politikus Partai Gerindra, Sodik Mudjahid menyarankan agar kenaikan tunjangan ditunda karena pandemi COVID-19 masih berlangsung.

Anggota Komisi II DPR RI ini menjelaskan 5 faktor yang dapat memengaruhi jumlah gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta. Sodik menilai persoalan gaji dan tunjangan merupakan hal yang relatif.

“Walaupun sesuai dengan 5 faktor tadi, akan tetapi dalam musim Covid yang banyak menurunkan kemampuan ekonomi rakyat, sebaiknya kenaikan ditunda,” kata Sodik kepada wartawan, Jumat (4/12/2020).

Menurut Sodik, kelima faktor yang memengaruhi tunjangan itu meliputi fungsi legislator untuk membuat peraturan daerah, penetapan APBD DKI, dan pengawasan kinerja jajaran Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, faktor lainnya juga mencakup kondisi kehidupan DKI Jakarta.

“Satu, fungsi legislator untuk membuat perda, penetapan APBD DKI dan pengawasan kinerja gubernur dan seluruh jajarannya. Dua, kinerja DPRD DKI sebagai mitra gubernur,” kata Sodik.

“Tiga, kinerja anggota DPRD DKI sebagai wakil dan aspirator rakyat. Empat, APBD DKI khususnya PAD DKI. Lima, kondisi umum ekonomi dan kehidupan DKI,” sambungnya.

Karenanya, Sodik menilai kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta adalah hal wajar apabila sudah sesuai dengan 5 faktor di atas. Sebaliknya, ia menyebut, jumlah tunjangan akan menjadi tidak wajar jika tidak sesuai dengan 5 faktor tersebut.

“Jadi kenaikan gaji anggota DPRD DKI adalah wajar, selama sesuai dan sebanding dengan lima fungsi dan kinerja tadi dan menjadi tidak wajar, jika tidak sesuai dan tidak sebanding dengan 5 faktor tadi,” paparnya.

Sebelumnya diberitakan, DPRD DKI Jakarta saat ini tengah mengajukan anggaran untuk tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. Total tunjangan tersebut mencapai Rp 8 miliar. Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono mengatakan rencana anggaran RKT 2021 itu masih dalam bentuk draf.

“Draf, jadi memformat kira-kira kalau kalau dari kisi-kisi jadi pendapatan itu ada tunjangan reses, setelah reses kan laporan selesai dapat tunjangan reses tuh, sesuai dengan sosper (kegiatan yang dianggarkan), sosper kan nggak dapat, sosper minta dapat, tunjangan transport, itulah yang dikalkulasi makanya ada pendapatan yang tidak langsung, itu maksudnya benefit yang didapatkan,” ujar Mujiyono di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (27/11).

“Kan bedanya sosper, yang naik itu rencana akan diminta naik tunjangan perumahan sama tunjangan transport udah, dan itu nggak gede. Tunjangan transport naik jadi Rp 12 (juta), tunjangan perumahan naiknya Rp 13 (juta) apa berapa ya, pokoknya naiknya Rp 40 (juta),” katanya.

(hel/imk)

Share this article

Recent posts

PPKM Level 4 Berlaku Besok, Kapasitas Angkutan Umum-Taksi Online 50%

Penerapan PPKM level 4 berlaku mulai besok hingga 2 Agustus 2021. Angkutan umum hingga taksi online boleh beroperasi selama PPKM level 4, dengan kapasitas 50 persen. "Transportasi umum, kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online, dan kendaraan sewa/rental diberlakukan pengaturan kapasitas maksimum 50 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat," kata Menko Kemaritiman dan…

Misteri Perusak Patung Ikon di Sulbar Dirusak Bikin Gempar

Video viral beredar menunjukkan seorang pria bermartil menghancurkan patung di salah satu sudut Polewali Mandar. Misteri masih belum terungkap, kenapa pria itu menghancurkan patung? Dalam salah satu potongan video pendek yang beredar di media sosial, tampak pria bermartil memukul-mukul Patung Tani yang tinggi menjulang. Peristiwa ini ternyata mengambil tempat di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar,…

Dua Lembaga BPJS Akan Integrasikan Data Layanan Jaminan Sosial

BPJS Kesehatan dan BPJAMSOSTEK akan mengintegrasikan data layanan program jaminan sosial dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) secara spesifik. Dengan adanya integrasi data tersebut diharapkan akan meningkatkan mutu layanan yang diterima peserta.

Duka Bocah Vino Jadi Yatim Piatu Gegara Corona

Sungguh malang nasib seorang bocah di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, bernama Alviano Dava Raharjo alias Vino. Bocah berusia 10 tahun itu harus kehilangan kedua orang tuanya gara-gara Corona (COVID-19).

Alasan Pemerintah Ganti Istilah PPKM Darurat Jadi Per Level

Pemerintah menjelaskan alasan mengganti istilah PPKM Darurat menjadi PPKM dengan level tertentu. Pergantian itu disebut mengikuti arahan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). "Terkait dengan level memang kita mengikuti apa yang diarahkan oleh WHO dan kita menggunakan dua level yaitu level transmisi dan kapasitas respons," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual, Rabu (21/7/2021).

Popular categories

Recent comments