Tepis Benny Wenda, Mahfud Md: Papua Final dan Sah Jadi Bagian NKRI Sejak 1969

-

Jakarta

Pemerintah menegaskan Papua tidak bisa berdiri menjadi negara sendiri. Papua sudah final dan sah menjadi bagian dari NKRI sejak referendum PBB tahun 1969.

“Papua itu melalui referendum tahun 1969 sudah final dan sah menjadi bagian dari NKRI, referendum bulan November tahun 1969 disahkan oleh majelis umum PBB bahwa Papua itu bagian sah di RI,” kata Menko Polhukam Mahfud Md, saat jumpa pers, Kamis (3/12/2020).

Mahfud menegaskan kebebasan Papua dari Indonesia tidak akan terjadi. Dia menyebut PBB tidak mungkin lagi membuat keputusan referendum.

“Karena itu tidak akan ada lagi, PBB itu tidak mungkin buat keputusan dua kali terhadap hal yang sama,” ujarnya.

Lagipula, menurut Mahfud, wilayah Papua tidak ada dalam daftar komite 24 PBB. Komite 24 itu merupakan wilayah yang berpeluang menjadi negara sendiri.

Beda dengan wilayah Timor Timur yang sejak dulu masuk dalam daftar komite tersebut. Sehingga Timor Timur memiliki peluang untuk mendirikan negara sendiri.

“Dan Papua itu sejak tahun 1969 itu tidak masuk dalam daftar komite 24 PBB, komite 24 itu daftar negara-negara yang dianggap mempunyai peluang mandiri untuk merdeka, kalau Timor Timur dulu emang ada, tapi Papua ndak ada, sejak tahun 1969 itu sudah habis tak masuk,” katanya.

Seperti diketahui, pengumuman soal Papua Barat ini disampaikan Benny Wenda di akun Twitter-nya, Selasa (1/12/2020). Benny Wenda memanfaatkan momen 1 Desember, yang diklaim Organisasi Papua Merdeka (OPM), sebagai hari kemerdekaan Papua Barat.

“Today, we announce the formation of our Provisional Government of #WestPapua. From today, December 1, 2020, we begin implementing our own constitution and reclaiming our sovereign land,” tulis Benny Wenda seperti dilihat Rabu (2/12).

United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang dipimpin Benny Wenda mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat, tapi tidak ada kejelasan terkait tempat dan waktu deklarasi ini.

(eva/imk)

Share this article

Recent posts

Tolak Warganya Di-rapid Antigen, Kades di Probolinggo Minta Maaf

Satgas COVID-19 Kabupaten Probolinggo turun tangan setelah video pejabat pemerintahan desa di Probolinggo menolak kedatangan petugas saat akan melakukan rapid test terhadap masyarakat. Setelah didatangi, Kepala Desa Banjar Sawah, Tegal Siwalah meminta maaf atas pernyataannya.

LTMPT Undur Batas Masa Sanggah Kuota SNMPTN 2021 hingga 7 Februari

Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) mengundurkan batas layanan masa sanggah dan perbaikan kuota SNMPTN 2021 menjadi 7 Februari 2021 pukul 15.00 WIB. Sebelumnya, sekolah hanya bisa mengakses layanan tersebut hingga 15 Januari 2021.

Tiba di Soetta, Keluarga Korban Sriwijaya Air Dikawal Polisi Hingga RS Polri

Polres Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) mengawal kedatangan rombongan keluarga korban jatuhnya Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan Pulau Laki, Kepulauan Seribu. Ada 2 kloter pesawat yang datang hari ini.

Black Box Sriwijaya Air SJ182 yang Ditemukan FDR

Black box atau kotak hitam pesawat Sriwijaya Air SJ182 telah ditemukan. Black box yang ditemukan adalah perekam data penerbangan atau flight data recorder (FDR). "Seperti diketahui, FDR sudah ditemukan," kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dalam jumpa pers di JICT, Jakarta, Selasa (12/1/2021).

Cemarkan Nama Anggota DPRD, Pendukung Gubernur Sulsel Divonis 4 Bulan Bui

Pendukung Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah, Chalifa Mansilya Angge (51) dihukum 4 bulan penjara. Chalifa dinyatakan terbukti bersalah melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena mencemarkan nama baik anggota DPRD Sulsel, Kadir Halid.

Popular categories

Recent comments