Trump Dilaporkan Tak Bayar Pajak Selama 10 Tahun

-

Washington DC

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, dilaporkan hanya membayar pajak penghasilan federal sebesar US$ 750 pada tahun 2016, saat dia memenangkan pemilihan presiden (pilpres). Laporan menyebut Trump tidak membayar pajak penghasilan selama 10 tahun dari 15 tahun terakhir.

Seperti dilansir Channel News Asia, Senin (28/9/2020), hal tersebut dilaporkan oleh media terkemuka AS, The New York Times (NYT), yang mengutip data pengembalian pajak Trump selama lebih dari 20 tahun terakhir. Menurut laporan NYT, Trump juga hanya membayar US$ 750 (Rp 11,2 juta) pada tahun pertamanya di Gedung Putih.

Tidak hanya itu, NYT juga melaporkan bahwa Trump tidak membayar pajak pendapatan sama sekali selama 10 tahun dari 15 tahun sebelumnya karena dia melaporkan kehilangan lebih banyak uang daripada yang dia hasilkan.

Dalam tanggapannya, Trump membantah laporannya dan menyebutnya sebagai ‘berita yang benar-benar palsu’.

“Pertama-tama, saya telah membayar banyak dan saya telah membayar banyak pajak pendapatan juga … Itu semua akan diungkap,” tegas Trump dalam tanggapannya.

Presiden AS tidak diwajibkan oleh hukum untuk merilis informasi detail soal keuangan pribadi mereka. Namun setiap Presiden AS sejak Richard Nixon telah mengungkapkan informasi keuangan mereka ke publik.

Trump melanggar tradisi kepresidenan itu dengan menolak untuk merilis laporan pajaknya, bahkan melakukan perlawanan di pengadilan dan memicu berbagai spekulasi soal apa yang mungkin ada di dalam laporan pajak itu. Trump juga sebelumnya mengindikasikan dirinya lebih suka meminimalkan tagihan pajaknya, dengan mengatakan dalam debat capres 2016 bahwa hal itu membuatnya ‘pintar’.

Share this article

Recent posts

PPKM Level 4 Berlaku Besok, Kapasitas Angkutan Umum-Taksi Online 50%

Penerapan PPKM level 4 berlaku mulai besok hingga 2 Agustus 2021. Angkutan umum hingga taksi online boleh beroperasi selama PPKM level 4, dengan kapasitas 50 persen. "Transportasi umum, kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online, dan kendaraan sewa/rental diberlakukan pengaturan kapasitas maksimum 50 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat," kata Menko Kemaritiman dan…

Misteri Perusak Patung Ikon di Sulbar Dirusak Bikin Gempar

Video viral beredar menunjukkan seorang pria bermartil menghancurkan patung di salah satu sudut Polewali Mandar. Misteri masih belum terungkap, kenapa pria itu menghancurkan patung? Dalam salah satu potongan video pendek yang beredar di media sosial, tampak pria bermartil memukul-mukul Patung Tani yang tinggi menjulang. Peristiwa ini ternyata mengambil tempat di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar,…

Dua Lembaga BPJS Akan Integrasikan Data Layanan Jaminan Sosial

BPJS Kesehatan dan BPJAMSOSTEK akan mengintegrasikan data layanan program jaminan sosial dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) secara spesifik. Dengan adanya integrasi data tersebut diharapkan akan meningkatkan mutu layanan yang diterima peserta.

Duka Bocah Vino Jadi Yatim Piatu Gegara Corona

Sungguh malang nasib seorang bocah di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, bernama Alviano Dava Raharjo alias Vino. Bocah berusia 10 tahun itu harus kehilangan kedua orang tuanya gara-gara Corona (COVID-19).

Alasan Pemerintah Ganti Istilah PPKM Darurat Jadi Per Level

Pemerintah menjelaskan alasan mengganti istilah PPKM Darurat menjadi PPKM dengan level tertentu. Pergantian itu disebut mengikuti arahan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). "Terkait dengan level memang kita mengikuti apa yang diarahkan oleh WHO dan kita menggunakan dua level yaitu level transmisi dan kapasitas respons," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual, Rabu (21/7/2021).

Popular categories

Recent comments